Prosatu.com Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri kegiatan penanaman mangrove (pohon bakau) di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Minggu (22/7). Penanaman mangrove tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli setiap tahunnya. Salah satu upaya pelestarian pesisir tersebut dilakukan warga Pari bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan mangrove yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Susi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan warga Pulau Pari. Ia mengaku senang atas kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, Menteri Susi ingin agar penanaman mangrove yang dilakukan mempertimbangkan aspek teknis agar kemanfaatan yang diperoleh masyarakat dapat dimaksimalkan.
“Saya senang tadi ditanam mangrove, namun harus dibikin kanal-kanal, belak-belok untuk masuk air dan untuk orang jalan-jalan. Karena kalau (tidak ada kanal) semua diinjak-injak, nanti ada gulma-gulma gunung-gunung tempat ikan tarok telurnya (kena). Kalau semua orang jalan ratusan (jumlahnya) terus diacak-acak, nanti tempat bertelur ikannya juga hilang semua,” ungkap Menteri Susi saat memberi sambutan di hadapan tokoh masyarakat dan warga Pulau Pari.
Oleh karena itu, Menteri Susi menyarakan agar warga membuat kanal dengan lebar kurang lebih 1 meter dan kedalaman ½ meter dengan jalur berkelok sebagai jalan bagi masyarakat yang ingin menyusuri pantai dan bermain air, tanpa merusak mangrove dan mengganggu ikan bertelur. Ia juga meminta agar masyarakat mengumpulkan karang di pinggir pantai dan menaruhnya agak ke tengah sebagai breakwater (pemecah gelombang) hasil kanalisasi yang dilakukan.
Ia khawatir, jika kanal tidak dibuat, pohon mangrove yang ditanam dapat mati karena kekurangan air atau pertumbuhannya terhambat.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menebang mangrove untuk membuat rumah maupun kolam pertambakan udang. Menurutnya, mangrove yang tidak dijaga dengan baik justru dapat mendatangkan mudarat.
“Bakau jangan diambil, jangan dipotong. Kalau dipotong nyamuknya pindah ke rumah Bapak dan Ibu. Makanya ada pepatah kesandung bakau mati. Jadi kalau pohon bakau tumbang, kita jalan tersandung, mati katanya. Malaria (penyebabnya) biasanya,” ungkap dia.
Sehubungan dengan penanaman mangrove ini, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan, warga Pulau Pari sudah sejak lama memiliki inisiatif untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove di daerahnya yang dulu rusak.
Ia juga menyatakan keprihatinan atas rusaknya lebih dari 50 persen mangrove di Indonesia. Padahal menurutnya, sebagai negara kepulauan, mangrove adalah salah satu ekosistem penting bagi pulau-pulau di Indonesia.
Menurutnya, mangrove sangat bermanfaat untuk menyaring air, mencegah abrasi, dan menahan gelombang. Belum lagi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dengan munculnya kepiting dan udang di hutan mangrove. “Ketika mangrove rusak dibutuhkan gerakan massal seperti yang dilakukan masyarakat Pulau Pari. Dan ini seharusnya dilindungi pemerintah dan diberikan fasilitasi-fasilitasi sehingga inisiatif warga makin banyak muncul dan menumbuhkan perbaikan-perbaikan di berbagai tempat,” papar Nur Hidayati.
Sementara itu, Ketua Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) Sahrul Hidayat mengungkapkan, upaya pelestarian mangrove juga telah ditularkan masyarakat Pulau Pari kepada para wisatawan yang datang. “Setiap kita kedatangan wisatawan, kita selalu tawarkan kalau mau kunjungan ke Pari ayo kita bersama lihat tanaman mangrove. Dengan kunjungan Anda ke Pulau Pari, berarti Anda menanamkan kebaikan buat Pari sekarang dan ke depan,” tutur dia.
Tak hanya persoalan mangrove, pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga mengajak masyarakat mengelola Pulai Pari sebagai anugerah dari Tuhan untuk diwariskan bagi generasi mendatang. Ia tidak ingin pengelolaan Pulau Pari hanya ditujukan untuk mencari uang semata.
Sebagai bentuk komitmen menjaga warisan Tuhan tersebut, Menteri Susi ingin agar masyarakat memperhatikan kebersihan pulau, salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik dan tidak membuang sampah ke laut.
“Mulai besok tidak boleh lagi ada minuman sedotan di pulau ini. Karena plastik itu dibuang bapak kemanain? Di laut itu baru hancur 450 tahun. Indonesia ini sekarang penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Malu kita. Kita mandi pakai sabun, habis pakai sabun pakai bedak, habis pakai bedak pakai minyak wangi. Kurang apa lagi? Tapi buang plastik ke sana (laut). Itu kan berbeda. Kitanya bersih alamnya kotor. Bagaimana?,” ungkap Menteri Susi.
Ia mencontohkan keberhasilan Kenya, Namibia, dan Ghana mengurangi penggunaan palstik. Salah satunya dengan menghindari pemakaian kantong sekali pakai dengan memakai tas ramah lingkungan. “Ke pasar beli cabe setengah ons 1 kresek, bawang merah ½ ons satu kresek. Satu ibu rumah tangga pulang habis belanja bawang merah satu kresek, jahe satu kresek, semua sepuluh kresek bawa pulang ke rumah. Habis itu jadi sampah. Mau nanem pisang, nyangkul tanah isinya apa? Kresek,” keluh Menteri Susi.
Ia meminta masyarakat setempat membuat aturan khusus mengenai larangan buang sampah sembarangan. Masyarakat, Pemda, dan aparat keamanan diminta bekerja sama di mana masyarakat menjaga keindahan dan kebersihan pulau, Pemda membuat regulasi, dan aparat melakukan penengakan hukum.
“Persoalan pulau itu ada di kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini sangat penting. Bayangkan setiap minggu 1000 turis datang ke mari. Masing-masing bawa kantong kresek berapa? Bungkus makanan dan lain-lain, mau dikemanakan sama Bapak-bapak? Buang ke laut? Pada saat air pasang balik lagi. Laut itu tidak suka dengan sampah. Pasti akan kembali ke pantai Bapak,” paparnya.
Menteri Susi juga meminta masyarakat untuk tidak membuang langsung limbah minyak, sampah kimia, cat, dan oli ke laut karena dapat merusak karang-karang. Hal ini karena air laut tidak punya penyaring sebagaimana halnya jika digalikan ke dalam tanah.
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak serakah dengan menyediakan waktu libur menangkap ikan agar ikan memiliki waktu untuk beregenerasi. Contohnya kebijakan sasi (penutupan sementara) penangkapan kerang lola, lobster, dan sebagainya yang diterapkan beberapa daerah dalam jangka waktu tertentu, misalnya di Banda Neira.
“Kalau pasang jaring Kamis sore, Sabtu pagi diambil, sama saja bohong. Maksud Ibu itu libur, ulah nyokot, jangan ngambil ikan dulu dari laut. Semakin diatur jeda-jedanya, semakin hasilnya banyak,” lanjutnya.
Terakhir, Menteri Susi meminta masyarakat Pulau Pari membentuk posko Pandu Laut Nusantara, sebuah gerakan mencintai, menjaga, dan merawat laut beserta pesisirnya yang belakangan gencar digalakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama para aktivis lingkungan.
