Satpol PP Lanjutkan Pembongkaran Pasca Bentrokan di Kampung Pulo

Satpol PP Lanjutkan Pembongkaran Pasca Bentrokan di Kampung Pulo

IMG_20150820_160419

Prosatu.com Jakarta – Satuan Polisi Pamong Praja melanjutkan pembongkaran rumah-rumah di bantaran sungai Kampung Pulo, Jakarta Timur, DKI Jakarta, setelah ditinggalkan para penghuni pascabentrokan dengan aparat.

“Alat berat sudah diturunkan. Situasi sudah kondusif. Tidak semua bangunan dirobohkan, hanya yang di bibir sungai,” kata Kapolres Jakarta Timur Kombes Umar Farouq pada saat penertiban Kampung Pulo, Kamis (20/8/2015).

Dia mengatakan, pengamanan akan terus dilakukan dan jalan yang ditutup akan dibuka setelah keadaan benar-benar aman. Dia percaya penduduk sekitar tidak akan melakukan perusakan karena sehari-hari mereka mencari rezeki ditempat itu.

Wartawan melaporkan sekitar pukul 12.30 WIB, petugas menurunkan alat berat dan telah merobohkan rumah-rumah yang berada dipinggir kali. Penertiban telah dimulai sejak pukul 08.00 WIB namun terjadi bentrokan warga dengan petugas.

Warga yang tak terima rumahnya dibongkar melakukan perlawanan dengan melemparkan batu ke petugas dan membakar beko yang akan digunakan untuk menertibkan rumah. Situasi dikendalikan setelah penambahan pengamanan sebanyak satu kompi dari Brimob, tiga kompi dari satuan Sabhara Polda Metro Jaya dengan diprkuat satu “water cannon”.

Polisimelepaskan gas air mata untuk meredam kerusuhan yang dilakukan oleh warga. Sebanyak lima belas orang ditangkap dengan dugaan biang dari aksi anarki tersebut. Peristiwa tersebut pun mengakibatkan 12 polisi, dua Satpol Pamong Praja dan warga menjadi korban lemparan batu.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan akan menindak tegas perusuh anarkis saat penertiban bangunan di Kampung Pulo. Tito menyesalkan kerusuhan warga dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat kepolisian saat penertiban bangunan rumah warga di Kampung Pulo.

Tito mengimbau masyarakat tidak bertindak anarkis, melainkan menerima tawaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghuni rumah susun sebagai pengganti rumah yang akan ditertibkan. Tito memastikan kondisi di Kampung Pulo sudah mereda dan kondusif, namun sejumlah petugas kepolisian dibantu Satpol PP siaga di lokasi kejadian.

Terkait tuntutan warga yang meminta ganti rugi, Tito menyatakan masyarakat tidak boleh memaksa Pemerintah Provinsi DKI mengeluarkan dana untuk ganti rugi karena melanggar aturan dan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

“Kita lihat kepentingan lain, jangan paksa pemerintah lakukan pelanggaran hukum untuk membayar, nanti kena perkara korupsi,” ujar Tito.

Tito mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyiapkan rumah susun untuk warga yang terkena penertiban lebih dari 1.000 unit, serta sebanyak 400 kepala keluarga telah mendapat undian dan 170 kepala keluarga menerima kunci.

“Langkah penertiban harus dilakukan, kalau sudah banjir komplain tetapi ketika dilakukan penertiban ada beberapa warga melakukan perlawanan,” kata Tito.

Menurut informasi yang diterimanya, beberapa yang menolak untuk direlokasi karena mereka membangun kontrakan di tepi sungai tersebut sehingga menuntut untuk diganti rugi.

“Kami telah menempuh langkah-langkah persuasif, maka berikutnya penindakan, sekarang sudah berjalan, penertiban selesai,” kata dia. (ant/ps)