PROSATU – PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyambut baik rencana pemerintah untuk segera merampungkan skenario testing sistem pembayaran tol nirhenti dan nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan teknologi dan kesesuaiannya dengan ekosistem jalan tol di Indonesia sebelum diterapkan secara lebih luas.
Direktur PT Roatex Indonesia Toll System Renaldi Utomo mengatakan bahwa RITS saat ini berperan mendukung pemerintah dalam menyusun skenario teknis untuk pelaksanaan pengujian.
“Berbagai skenario teknis tengah dibahas, baik kondisi ideal maupun situasi yang berpotensi menimbulkan kendala di lapangan,” ungkap Renaldi Kepada media, Jum’at (19/6/2026), di Jakarta.
Menurut Renaldi koordinasi antara pemerintah dengan pihak investor berjalan baik. Ia juga menilai Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kelanjutan proyek tersebut.
Sebagai investor sekaligus mitra pemerintah, kata dia, RITS berkepentingan agar proyek berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, perusahaan juga melihat adanya keseriusan pemerintah untuk memastikan implementasi dilakukan secara hati-hati dan berbasis pengujian yang memadai.
Meski demikian, jadwal pelaksanaan uji coba belum ditetapkan. Renaldi mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah terkait lokasi maupun waktu pengujian. Bali yang sejak awal diproyeksikan sebagai lokasi percontohan dinilai tetap menjadi salah satu opsi, meskipun kemungkinan pengujian juga dapat dilakukan di ruas tol lain.
“Kami menunggu arahan pemerintah. Dari 2022 sampai sekarang kami selalu mengikuti arahan yang diberikan pemerintah,” ujarnya.
Renaldi menegaskan bahwa kontrak kerja sama yang dimiliki RITS sejak memperoleh surat perintah kerja dari pemerintah pada 15 Maret 2022 tetap mengacu pada konsep MLFF. Namun, dalam masa transisi, penggunaan palang dalam gerbang tol fisik masih dimungkinkan.
“Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung,” katanya.
Kajian ulang dan penyusunan skenario uji coba tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan implementasi MLFF, proyek yang selama beberapa tahun terakhir diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi antrean kendaraan, serta mempercepat transformasi digital layanan jalan tol nasional.
Proyek MLFF sendiri telah menjadi bagian dari agenda modernisasi sistem transaksi jalan tol nasional sejak 2018. Sistem ini dirancang untuk menggantikan transaksi berbasis kartu elektronik dengan teknologi yang memungkinkan kendaraan tetap melaju tanpa harus berhenti atau memperlambat kecepatan secara signifikan saat memasuki jalan tol.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Ni Komang Rasminiati mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih mengkaji ulang kelayakan implementasi MLFF. Selain aspek regulasi dan operasional, pemerintah juga melakukan pendetailan teknis untuk memastikan keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional.
“Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba terhadap sistem ini, apakah bisa diaplikasikan terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia,” kata Komang.
Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada Danang Parikesit menilai implementasi teknologi baru di jalan tol perlu dikaitkan dengan kemampuan badan usaha jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Menurut dia, terdapat sejumlah faktor eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian standar pelayanan tersebut. Salah satu contohnya adalah keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang dapat mempercepat kerusakan jalan tol.
“SPM harus dipenuhi apabila kapasitas badan usaha jalan tol memungkinkan mereka mengelola variabel-variabel yang memengaruhi pemenuhannya. Selama badan usaha tidak mampu melarang kendaraan ODOL masuk ke jalan tol dan kendaraan tersebut menyebabkan kerusakan dini, maka mereka dapat memiliki alasan tidak dapat memenuhi SPM,” kata Danang.
Ia menambahkan, penerapan MLFF juga akan berdampak pada berbagai aspek layanan jalan tol, mulai dari waktu pemrosesan transaksi di gerbang tol hingga pengelolaan layanan pendukung seperti kawasan istirahat. Karena itu, pengujian yang komprehensif dinilai penting untuk memastikan perubahan sistem pembayaran tidak menimbulkan persoalan baru dalam operasional jalan tol. (***)
