Prosatu.com – Sebagai salah satu perusahaan plat merah, PT. Angkasa Pura I (Persero) terus mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jasa bandar udara (bandara). Salah satunya melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM.129 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perjanjian tingkat layanan (Service Level Agreement) .
“Angkasa Pura I (AP I) mulai menata kembali gerai mitra usaha yang ada di bandara-bandara kami. Dengan penataan tersebut bandara menjadi lebih luas dan nyaman,” ungkap Corporate Secretary Angkasa Pura I, Indra Farid Nugraha, saat memberikan keterangan pers pada acara Media Gathering di Restoran Seribu Rasa, Kamis (15/10/15).
Farid menambahkan, pembenahan telah dilakukan, misalnya di Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta. “Relokasi tenant komersial di bandara-bandara tersebut yang sudah dilakukan pada September 2015,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, menindaklanjuti dengan pengembangan bandara di Kulon Progo dan putusan kasasi yang akan disampaikan Angkasa Pura I, dan selanjutnya akan di laporkan ke DPR RI untuk pemetaan. “Sedangkan untuk akses ke Bandara Kulon Progo, kami sudah koordinasi dengan pihak Kereta Api Indonesia. Selain itu, prasarana jalan yang pembangunannya belum merata. Kemungkinan juga akan dibangun Bandar Kulon Progo, jika terjadi, maka akan selesai bersamaan dengan Bandara,” jelasnya.
Masih menurutnya, seluruh upaya tersebut dapat dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang di bandara-bandara milik Angka Pura I, karena pada semester I tahun 2015 mencatat total pendapatan sebesar Rp. 2,53 T, atau naik sekitar 11% dari total pendapatan semeter I pada tahun kemarin (2014).
Sementara untuk pembangunan mega proyek Bandara Kulon Progo yang direncanakan akan diselesaikan hingga tahun 2020, saat ini masih terbentur dengan pembebasan lahan. Bandara Kulon Progo, di bangun untuk menggantikan Bandara Adisudjipto.
“Kami masih terus berusaha agar pembangunan bandara internasional di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terancam batal dengan tingginya harga tanah di wilayah tersebut,” tandasnya.(jn/ps)
