Prosatu.com Jakarta – Kompetensi Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) dinilai sangat buruk. Sebab bukannya menunjukkan kinerja terbaik, Yuddy dinilai justru merusak irama kerja pemerintahan Jokowi-JK sehingga layak direshuffle.
Pengamat Kebijakan Publik dari UNPAD, Yogi Suprayogi, menegaskan, Yuddy layak direshuffle karena mengganggu dan dapat menghambat pemerintahan.
”Terlalu banyak off side. Tugas utamanya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai, malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaannya,” tegas Yogi, Jumat (8/1).
Pengamat politik dari PolcoMM Institute Afdhal Makkuraga Putra, menambahkan Yuddy telah membuat blunder fatal yang dapat mengganggu kerja kabinet pemerintahan Jokowi JK. Sebab banyak manuvernya yang justru menimbulkan pergesekan di internal kabinet.
Baginya, Yuddy telah menunjukkan jatidirinya sebagai pejabat yang doyan mencari muka. Ketika kinerjanya sebagai menteri jeblok, dia justru berusaha menjatuhkan pihak lain dengan mengeluarkan rapor kementerian lain yang kinerjanya sudah baik dan on the track.
“Cara dan sistem kerja Yuddy Chrisnandi ini tidak hanya membuat gaduh pemerintah yang sudah bekerja dengan baik, namun memberi petunjuk Yuddy tidak memiliki kepercayaan diri karena kinerjanya sendiri jeblok. Hal ini memberi petunjuk bahwa justri dialah menteri pertama yang layak diresfuffle,” jelasnya.
Faktanya, lanjut dia, Menteri Yuddy tidak mampu menata sistem penerimaan CPNS dengan baik. Pada awal-awal menjadi menteri, Yuddy mengaku akan membatasi jumlah PNS yang masuk karena alasan anggaran dan penerimaan PNS akan diprioritaskan untuk tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan.
Tapi pada kenyataannya, banyak tenaga kesehatan dan pendidikan yang tidak bisa diangkat menjadi PNS, padahal sudah bertahun-tahun mengabdi. Sebaliknya, justru sistem penerimaan CPNS yang dijalankan saat ini masih amburadul tanpa ada pembenahan.
Di awal menjabat, Yuddy juga berusaha mencari sensasi dengan melarang adanya rapat di hotel-hotel. Namun itu hanya sensasi sesaat, karena terbukti sampai sekarang dia tidak pernah lagi berkoar soal itu.
“Atau jangan-jangan ini pun dilanggar sendiri. Perlu dicroscek apakah Kementerian PAN RB justru menggelar kegiatan di hotel-hotel?” Kata Afdhal. (we/ps)
