Prosatu.com – Carut marutnya pengeloaan tata migas di Indonesia saat ini, dan belum di temukannya cara penyelesaian yang di anggap tepat untuk masalah ini. sebagai upaya mencari jalan keluar dari atas carut marut tata kelola migas. sebagai upaya mencari jalan keluar dari atas carut marut tata kelola migas. sebagai upaya mencari jalan keluar dari atas carut marut tata kelola migas. Sejumlah periset dari Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada mengadakan diskusi Diseminasi Hasil Kajian dan Fokus Group “Legal & Technical Framework dalam Pengelolaan Gas Bumi di sektor Hilir” di Jakarta.
Anggota DPR Komisi VII, Hari Purnomo mengatakan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk melalui SK Menteri ESDM pada 16 November 2014 menjadikan titik awal dalam menangani perubahan carut marut pengelolaan migas di Indonesia.
“kita tahu semua, carut marutnya persoalan tata kelola migas indonesia sampai saat ini belum di temukan cara penyelesaian yang kita anggap tetap , namun janganlah kita pula kembangkan wacana untuk membentuk lembaga baru, mari kita perbaiki lembaga yang sudah ada “, ujar Hari Purnomo. di Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Di tempat yang sama Kepala Pusat Studi Energi UGM, Dr.Deendarlianto, mengatakan beberapa negara mengusulkan 3 alternatif bentuk badan penyangga antara lain, single aggregator , aggregator supply dan anggregator demand. Aggregator Supplay terpisah dengan aggregator demand dan aggregator kewilayahaan. Dari ketiga terdapat kelebihan dan kekurangan ,namun yang dipandang paling cocok untuk mengintegrasikan pasar gas Indonesia, mengurangi disparitas harga dan mendorong pembangunan infrastruktur , dimana aggregator supply nasional terpisah dari aggregator demand nasional.
“beberapa kajian menunjukan alokasi gas bumi sangat di perlukan pada kondisi dimana jumlah permintaan tidak diikuti dengan pasokan yang cukup. Maka dari itu diperlukan desain urutan prioritas alokasi gas bumi, agar gap tidak semakin besar ujar. Dr.Deendarlianto.
Kegiatan Diseminasi hasil kajian kelola gas bumi di sktor hilir merupakan kegiatan konferensi nasional yang bertujuan untuk mengkomunikasikan framework tata kelola gas bumi.
Diperlukan kebijakan penentu alokasi menjadi kebutuhan yang krusial untuk prioritas alokasi gas bumi pungkas Deendarlianto.
