Buruh Tolak Iuran Jaminan Pensiun

Buruh Tolak Iuran Jaminan Pensiun

IMG_20150702_120842

Prosatu.com – Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yakni KSPI, KSPSI, KSBSI, KP-KPBI, F-SPASI menegaskan menolak Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan PP tentang Jaminan Hari Tua, karena dianggap tidak layak untuk memberi jaminan kesejahteraan bagi buruh dimasa pensiun.

“Hakikatnya jaminan pensiun itu tetap memberi kemampuan hidup layak bagi pekerja yang sudah pensiun, tidak menjadikannya masuk kategori miskin”, kata Presiden KSPI, Said Iqbal kepada wartawan di Gedung Joeang Jakarta, Kamis (02/07/2015)

Iqbal menjelaskan, manfaat 40% dari upah rata-rata dan besaran iuran 3% yang ditetapkan pemerintah, sangat tidak layak dalam mencukupi kebutuhan buruh saat masa pensiunnya.

“Karena itu kami menolak dengan tegas penetapan manfaat pensiun dan iuran jaminan pensiun yang dirumuskan pemerintah”, jelasnya.

Menurut Iqbal, untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai mengganti hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji, besaran manfaat jaminan pensiun bulanan minimal 60% dari upah terakhir.

Senada dengan Iqbal, Sekjen KSPSI, Subiyanto menambahkan, angka rumusan dari pemerintah sangat jauh dari angka layak dan melanggar prinsip jaminan pensiun, bahwa jaminan pensiun dilaksanakan untuk mempertahankan derajat hidup layak.

“Ini bukti pemerintah tidak serius dan setengah hati menjalankan program jaminan pensiun”, jelasnya.

Karena itu, lanjut Subiyanto, GBI tegas menolak isi peraturan PP tersebut. Selain itu juga karena kedua PP tersebut inkonstitusional secara proses sebab dalam prosesnya lebih banyak diambil oleh Kementerian Keuangan.

“Akan kita ajukan judicial Review ke Mahkamah Agung. Point yang ditolak yakni isi PP jaminan pensiun yang brsifat diskrimnatif. Selain itu manfaat pensiun PNS/TNI/Polri yang mendapat 75%, berbeda dengan swasta dan buruh yang hanya 15 persen”, jelasnya.

Iqbal menambahkan, sebenarnya Jaminan Pensiun dapat bermanfaat secara nasional bagi pemerintah sebagai Lembaga Ketahanan Fiskal.

“Di Cina, Korea, itu Pensiun Buruh yang terkumpul kemudian bisa dipinjam pemerintah sebagai dana investasi. Sehingga pemerintah tidak perlu meminjam pada IMF ataupun World Bank. Ini artinya mewujudkan ketahanan fiskal, sesuai dengan program Nawacita Jokowi”, paparnya.

Bila hal ini berlanjut, tambah Iqbal, GBI akan melakukan aksi besar-besaran, mogok nasional pasca hari raya.

“Kita akan desak pemerintah untuk menetapkan penarikan manfaat pensiun minimal 60% dari gaji terakhir dan penarikan dana JHT minimal sebesar 80% dari saldo dan bukan hanya 10% dari saldo”, tegasnya.(ps)