Biro Kepustakaan Masyarakat Masa Hindia Belanda dan Lahirnya Balai Pustaka

Biro Kepustakaan Masyarakat Masa Hindia Belanda dan Lahirnya Balai Pustaka

Prosatu.com Jakarta – Dr. J. Stroomberg, Kepala Divisi Perdagangan, Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan, Buitenzorg (Bogor), pada 1930 menyusun Handbook Hindia Belanda. Buku itu semula adalah Buku tahunan Hindia Belanda sejak tahun 1916, yang diniatkan terbit setiap tahun, namun terkendala biaya akibat perang terpaksa tidak rutin, lalu berhenti di tahun 1924. Namun demikian, dalam buku tersebut perubahan penting dalam ranah politik dan sosial ekonomi yang terjadi pada masa itu telah dicakup semuanya, termasuk dalam bidang perpustakaan.

Diungkapkan dalam buku, ketika pada tahun 1906 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sejumlah besar sekolah dasar untuk penduduk, di mana mata pelajaran prinsip-prinsip menulis, membaca dan berhitung diajarkan, disadari bahwa ternyata masih banyak hal yang harus dilakukan, dan fasilitas pendidikan yang disediakan semestinya bisa menjadi alat pengembangan lebih jauh.

Murid-murid yang lulus sekolah seharusnya diperlengkapi dengan bekal maupun peralatan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Kepustakaan yang baik seharusnya juga disediakan, sehingga mereka bisa terus mengembangkan pikiran dan meningkatkan pengetahuannya. Untuk itu kepustakaan yang disediakan harus bisa meluaskan pandangan, memberantas takhayul, dan memperbaiki kesalahan konsep yang masih banyak terjadi di masa itu. Singkatnya, buku yang disediakan harus bagus dan menarik.

Pada saat itu, kepustakaan yang menyediakan bacaan-bacaan dalam bahasa pribumi tidak ada. Pemerintah Hindia Belanda menyadari ironisme ini, mengingat khususnya terkait masyarakat Jawa yang telah dikenal dengan warisan melimpah kepustakaanya. Namun Pemerintah Belanda memandang bahwa warisan tersebut sebagian besar hanya berisi mitos-mitos, legenda, dan cerita-cerita dongeng yang disampaikan secara lisan, dan syair-syair kepahlawanan yang dinyanyikan melalui pertunjukan wayang. Jumlah buku tercetak dalam bahasa pribumi sangat sedikit dan tak sesuai, sementara koleksi besar manuskrip Perkumpulan Seni dan Ilmu pengetahuan Batavia dan Perpustakaan Universitas Leyden dipandang tidak bermanfaat bagi rakyat pada umumnya oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Belum muncul kewirausahaan swasta terkait pengadaan kepustakaan yang layak untuk disebutkan. Apa yang dihasilkan usaha semacam itu, jikapun ada ternyata tidak terlalu bernilai untuk rakyat, baik karena isi maupun bentuknya. Oleh karena itu, di samping mendirikan sekolah-sekolah dasar, pemerintah Hindia Belanda juga menanggung tugas menyediakan kepustakaan bagus untuk rakyat.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pada 14 September 1908 didirikanlah Commisie voor Inlandsche Scool en volklechtuur (Komisi Sekolah Pribumi dan Kepustakaan Masyarakat), dan Penasihat Pemerintah untuk Urusan Pribumi ditetapkan sebagai kepalanya. Menjadi tugas Komisi ini untuk memberi masukan kepada Kepala Departemen Pendidikan Hindia Belanda tentang jenis-jenis buku yang cocok untuk dibaca masyarakat pribumi. Komisi ini pulalah yang menjadi cikal bakal apa yang saat ini disebut Balai Pustaka.

Komisi mengarahkan perhatiannya terlebih dahulu pada kepustakaan yang akan merangsang selera baca. Dilakukan penyuntingan ulang terhadap karya berbasiskan pada legenda-legenda yang kurang populer, juga yang berbasiskan pada dongeng-dongeng. Tema bacaan berkecenderungan pada masalah sosial, ekonomi, perdagangan, maupun moral, yang bisa merangsang orang-orang pribumi untuk menulis dongeng dan cerita tentang perjalanan hidupnya. Prinsip dasarnya adalah dalam materi agama, seseorang harus bersikap netral terhadap problem ras dan politik, dan ini tetap menjadi salah satu prinsip-prinsip terpenting Komisi Kepustakaan Masyarakat. Manuskrip-manuskrip segera dikirimkan oleh para penulis, dan Komisi mulai mengujinya. Banyak naskah yang harus dikembalikan, karena dipandang tak layak untuk publikasi. Namun, para pengarang selalu diberitahu melalui surat tentang kekurangannya, dan disampaikan bagaimana mereka bisa melakukan yang lebih bagus di masa mendatang, jika mereka akan membuat karya selanjutnya.

Setelah beberapa tahun bekerja terus-menerus, Komisi telah memperoleh sejumlah bahan buku bagus dalam empat bahasa terpenting di Hindia Belanda: Jawa, Melayu, Sunda dan Madura. Sayangnya usaha penerbitan memerlukan waktu beberapa tahun, karena terkait fakta bahwa, para anggota Komisi di situ bekerja sambilan. Mereka juga memiliki tugas-tugas profesional yang harus dikerjakan di saat yang sama. Mereka bekerja di Komisi ini tidak mendapat gaji.

Beruntung, Komisi dalam memilih buku-buku yang layak untuk dibaca penduduk, tidak hanya melihat lulusan sekolah dasar, namun juga mencatat bahwa kelas-kelas terdidik yang lebih tinggi juga sangat memerlukan buku-buku. Untuk itu, dibuka peluang buku-buku karya para penulis Eropa untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pribumi, dengan maksud untuk memperkenalkan kultur Barat kepada rakyat. Buku-buku tersebut bisa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yakni buku untuk anak-anak dan kepustakaan ringan. Kelompok kedua, ialah buku untuk dewasa yang bertendensi pendidikan. Berdasarkan pengelompokan ini, Komisi pun mulai mendirikan perpustakaan populer dalam lingkungan sekolah-sekolah, dengan Kepala Sekolah sebagai pustakawannya.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian merasakan pentingnya dibentuk Biro yang bertugas meneruskan dan meluaskan aktivitas yang dilakukan Komisi Kepustakaan Masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda pun segera mendirikan dan menamainya Biro Kepustakaan Masyarakat dan Aktivitas Bersama. Ini adalah sebuah biro independen. Pekerjaan yang semula ditangani komisi lantas dilanjutkan oleh biro. Status biro saat itu telah dipisahkan dari Penasihat untuk Urusan Pribumi. Tinjauan atas pemberitaan pribumi, yang semula merupakan salah satu tugas Penasihat untuk Urusan Pribumi, kemudian diserahkan ke Biro Kepustakaan Masyarakat.

Biro ini juga secara berturut-turut mengambil alih wewenang atas penjualan dan administrasi buku-buku, pencetakan di gedung-gedung percetakan milik Pemerintah Hindia Belanda, dan kendali atas pengelolaan perpustakaan masyarakat. Perpustakaan Masyarakat terdiri dari Perpustakaan Masyarakat Pribumi maupun Perpustakaan Masyarakat Belanda yang didirikan tahun 1916. Perluasan aktivitas Biro dinyatakan dalam kalimat “Aktivitas Bersama” di belakang nama biro.
Biro tersebut didirikan pada November 1917, dan terbitlah sebuah era baru Kepustakaan Masyarakat. Suatu era peningkatan, penguatan, dan perluasan aktivitas, di atas basis yang kuat dan sepanjang garis-garis yang diusulkan Komisi. Otoritas dan berbagai hak prerogatif Komisi diserahkan ke Biro, namun Komisi itu sendiri dipertahankan sebagai badan penasihat yang disertakan ke dalam jajaran kepemimpinan biro.

Disebutkan dalam laporan yang ditulis oleh Dr. J. Stroomberg, Kepala Divisi Perdagangan, Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan, Buitenzorg (Bogor), pada 1930 itu tentang langkah-langkah penting pertama yang diambil biro, yaitu publikasi berkala. Pertama, secara bulanan di Melayu terbit Sri Poestaka. Secara mingguan diterbitkan Pandji Poestaka dengan frekuensi terbit dua kali seminggu. Di samping itu, secara mingguan di Jawa terbit Kedjawen, yang kadang-kadang juga diterbitkan dua kali seminggu. Terakhir diterbitkan Parahiangan mingguan berbahasa Sunda. Sejak tahun 1919, buku-buku Tahunan populer dalam bahasa pribumi diterbitkan secara teratur, pertama sekitar 8.000 eksemplar, yang jumlahnya meningkat selama tahun 1930 hingga sekitar 100.000 eksemplar.

Ketika biro tersebut didirikan ada sekitar 700 Perpustakaan Masyarakat dengan koleksi berbahasa Belanda dan pribumi. Sesudah 12 tahun kemudian, jumlah koleksi perpustakaan meningkat hingga sekitar 3.000 eksemplar. ini menunjukkan perkembangan dan keberhasilan Biro yang cukup baik. Hingga laporan terakhir ditulis pada Maret 1930, Biro Kepustakaan Masyarakat telah menerbitkan 1.000 judul buku, dan masing-masing buku dicetak dalam kisaran 4.000 hingga 5.000 eksempar.

Penulis Dr. Joko Santoso, M, Hum, merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpustakaan Nasional RI