Prosatu.com Jakarta – Badan Intelijen Negara (BIN) membantah adanya kabar bahwa BIN menyuap organisasi kemahasiswaan agar tidak kritis terhadap pemerintah.
Wawan mengatakan, isu ini mengemuka di media sosial Twitter Joko Edy Abdurrahman terkait penyuapan yang meminta klarifikasi bahwa Kepala BIN menyuap beberapa organisasi mahasiswa seperti PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi dan KMHDI.
Isu itu menyebut BIN menyauap masing-masing mendapat Rp 200 juta per bulan, sedangkan Ketua organisasi mendapat Rp 20 juta per bulan.
“Ini semua enggak betul, ini mendeskriditkan pemerintah. BIN enggak larang siapapun untuk kritisi pemerintah,” kata Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto dalam konferensi pers di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (20/11/ 2018).
Selama ini BIN tidak pernah mempermasalahkan adanya kritik. Menurutnya, kritik dan saran merupakan sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun, mesti diimbangi data, fakta dan solusi.
“Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang cover both side,” kata Wawan.
Adapun munculnya berbagai Ormas Relawan, lanjut Wawan, merupakan kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Sehingga, tidak perlu didorong oleh siapapun termasuk BIN, dan sah menurut UU.
Wawan menambahkan berbagai deklarasi terjadi di Indonesia dan merupakan tanggung jawab dari pengurus organisasi yang bersangkutan.
“Tidak ada paksaan untuk memmberikan dukungan termasuk juga memberikan bayaran pada mahasiswa untuk melakukan deklarasi pemilu damai,” tegasnya.
