Agung Laksono Cs Gelar Rapimnas

Agung Laksono Cs Gelar Rapimnas

Agung-LaksonoProsatu.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono, tetap menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) meski sudah ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Agung Laksono menegaskan, pembatalan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga Rapimnas pun diyakini tidak melanggar putusan PTUN.

“Itu (putusan PTUN) belum berlaku. Apalagi ada pendapat dari pakar hukum bahwa itu sudah di luar wewenang PTUN itu sendiri,” kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (19/5/15).

Kubu Agung pun sudah mengajukan banding atas putusan PTUN. “Kemarin kami dan Menkumham Pak Yasonna H Laoly secara bersama-sama sudah mengajukan banding, dan akta banding sudah ada,” terang Agung.

Apa Rapimnas mengundang Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Bali Abu Rizal Bakrie (Ical)? Agung secara tegas menjawab tidak. “Tidak (mengundang kubu Ical), (rapimnas) memang sudah dirancang seminggu lalu,” tegas Agung.

Seperti diketahui, PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), terkait pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat dan menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM,” kata Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti saat membacakan putusan persidangan, di Gedung PTUN Jakarta, Senin (18/5/15).

Adapun penggugat dalam perkara ini adalah Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Bali Abu Rizal Bakrie (Ical). Dalam putusannya, Teguh menyatakan bahwa putusan sela yang yang sebelumnya dibacakan pada 1 April 2015 dinyatakan sah dan berlaku hingga ada putusan lain atau putusan yang dianggap berkekuatan hukum tetap.

Teguh juga menyatakan agar Menkumham selaku tergugat dalam perkara ini, mencabut SK penetapan tersebut. “Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp348.000,” papar Teguh.(win6/ps)