Prosatu.com Jakarta – Badan Keamanan Laut Repubkik Indonesia ( Bakamla RI ) dalam menjankankan tupoksinya untuk meningkatkan keamanan san keselamatan laut Indonesia tentunya memerlukan kerjasama dengan organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama dengan organisasi dalam negeri dilakukan bersama pemerintah dan non pemerintah.
“Kerjasama ini dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan hak demokrasi nelayan. Sebab, sebagai salah satu pengguna laut yang mempunyai peranan penting, perhatian pemerintah terhadap hak-hak nelayan masih belum optimal,” ujar Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Maritim Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc, Rabu (17/11/15) di kantor Bakamla RI, Rawamangun, Jakarta.
Lebih lanjut katanya nelayan juga harus dapat menjalankan kewajiban seperti patuh pada hukum yang berlaku termasuk menjaga lingkungan ekosistem laut dan aturan keselamatan pelayaran. “Saya akui memang, nelayan juga harus dapat mengembangkan hak-hak demokrasi yang diperlukan, seperti hak perlindungan keselamatan kerja, regulasi dan kesejahteraan.
Masih menurutnya, disinilah peran Bakamla, yakni untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dilaut, dengan melibatkan dunia pendidikan dan para akademisi. “Sesuai tupoksi, Bakamla dan fungsi universal Coast Guard, maka kerjasama yang dilakukan terdiri lima dimensi yaitu, dimensi keselatan pelayaran, penegakan hukum, perbantuan SAR, perlindungan ekosistem dan perbantuan pertahanan,” jelasnya.
Adapun lembaga non pemerintahan yag melakukan kerjasama dengan Bakamla anatara lain, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pelayaran (KIARA), Asosiasi Nelayan Republik Indonesia (ANRI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesiaan Nasional Shipowners Association (INSA) dan Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI). (hdyt)
