Prosatu.com Jakarta – Direktur Utama PT Mahagra Adhi Karya, Hendi Aliansyah, mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Partai NasDem dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait persoalan kewajiban pajak proyek infrastruktur di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Permohonan tersebut diajukan setelah Hendi mengaku selama sekitar tujuh tahun menanggung kewajiban pajak proyek yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini masih tersisa kewajiban sekitar Rp500 juta yang harus disetorkan.
Permasalahan tersebut, menurut Hendi, berkaitan dengan kerja sama proyek yang melibatkan MYF, yang diketahui merupakan kader Partai NasDem serta mantan Bupati Kebumen.
“Saya memohon perlindungan hukum kepada Ketua Umum Partai NasDem, Bapak Surya Paloh, agar dapat memfasilitasi komunikasi dengan MYF sehingga persoalan kewajiban pajak ini dapat diselesaikan secara baik,” ujar Hendi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam upaya mencari penyelesaian, Hendi didampingi kuasa hukumnya dari SAI Peradi Purwokerto, Djoko Susanto, mendatangi Kantor DPP Partai NasDem serta Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Kuasa hukum Hendi, Djoko Susanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah komunikasi kepada MYF untuk mencari solusi.
“Kami telah dua kali mengirimkan surat resmi serta melayangkan somasi terbuka kepada pihak MYF guna membuka ruang mediasi. Namun hingga saat ini belum ada respons,” kata Djoko.
Menurut Djoko, kedatangan mereka ke Jakarta merupakan bagian dari upaya mencari keadilan serta membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara transparan dan berkeadilan.
Selain kepada Partai NasDem, Hendi juga menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengingat MYF diketahui merupakan salah satu kader organisasi tersebut.
Hendi berharap berbagai pihak dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini serta membantu memfasilitasi komunikasi antara dirinya dan MYF.
“Harapan kami sederhana, agar ada komunikasi dan penyelesaian yang baik sehingga kewajiban pajak ini dapat dituntaskan,” ujar Hendi.
Pihak Hendi menegaskan tetap membuka ruang dialog dan penyelesaian secara musyawarah dengan semua pihak terkait.
