Prosatu.com Jakarta – Lambannya upaya pemerintah menangani penyebab pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan menyebab pengamat kebijakan ekonomi publik, Ichsanuddin Noorsy ikut memberikan solusi.
Dihubungi melalui selularnya,Sabtu (17/10) Noorsy mengatakan mengatakan,persoalan kebakaran hutan dan asap yang terjadi di Indonesia ini jangan hanya menyalahkan kejahatan corporate semata namun harus ada solusi secara holistik.dari pemangku kebijakan (pemerintah)
Noorsy yang digadang-gadang sejumlah alim ulama untuk ikut pencalon Gubernur DKI ini menceritakan bahwa belum lama ini ia ketemu temen-temen dari Jambi,Riau dan Kalimantan Tengah, Palangka Raya dan Kalimantan Barat.
Menurut dia, sebenarnya gampang sekali solusinya. Pertama, soal identifikasi perizinan pada konsesi yang diberikan apakah sudah di buka atau belum di buka. Ini mengindikasikan para pemegang konsesi itu sudah berbuat apa?
Kedua, BPPN (Badan Pertananan Perencanaan Nasional ) sekarang ini baru sekedar melihat berdasarkan tinjauan lokasi belum menggunakan satelit. Dengan memanfaatkan satelit maka akan kelihatan dan ketahuan titik-titik api ada di mana.
“Ketika ketahuan titik-titik apinya terlihat di satelit, maka langsung dikunci masalahnya.”kata putra Betawi yang plontos ini.
Lebih rinci ia menjelaskan, dari data satelit ini akan kelihatan sebenarnya kerjaaan masyarakat membakar atau ini sesungguhnya pemegang konsesi yang membakar.
UUD Lingkungan menjelaskan adanya kejahatan corporate atau kriminalisasi coorporasi yang melakukan tindakan kriminal. Kalau benar kejahatan itu buatan corporate sesungguhnya bukan sekedar anda mematikan api saja tetapi asap itu sudah pada level membahayakan dan mematikan.
“Penegakan Hukum harus dilakukan jika memang ada corporate yang terbukti bersalah,” paparnya.
Pemerintah saat ini bersama aparat TNI berupaya mematikan api melalui air woterboming dengan tujuan kedalaman api di daerah payau pun bisa dimatikan. Cara inipun ada keterbatasan.
Pertanyaannya ialah kenapa peristiwa ini berjalan tiap tahun? Dengan melihat konsesi yang diberikan pemerintah ternyata tidak diikuti dengan pengawasan yang baik. Padahal dalam aturannya konsesi itu dikuti dengan ketentuan-ketentuan bahwa corporate dilarang membakar.
Di di era SBY, kata Noorsy bisa menjerat corporate yang nakal. “Kita tunggu berani enggak Jokowi jerat para penjahat yang membakar hutan ini,” tantang Noorsy yang dikenal blak-blakan. (ahyar)
