Prosatu.com Jakarta – Hari ini ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa bersama sejumlah organisasi buruh dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka mengajukan tuntutan pada Pemerintahan Joko Widodo di antaranya soal upah, penurunan harga kebutuhan pokok, penolakan kenaikan harga BBM, jaminan pensiun, sampai pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial.
Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mendukung aksi buruh tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu berujar bulan September merupakan momentum untuk penentuan pengupahan untuk tahun depan.
“Oktober harus sudah ada keputusan berapa kenaikan upah 2016. Desember kita masuk pada Masyarakat Ekonomi ASEAN plus enam negara, di antaranya Tiongkok, India, Australia. Perpindahan yang ‘tanpa sekat’ bukan sekedar modal, barang, dan jasa, tapi juga rakyat yang bekerja,” kata Rieke di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Rieke menerangkan kesepakatan MEA saat ini belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pihak terkait, kepada pihak industri dan pemberi kerja, apalagi pada pekerja.
“Belum ada roadmap kerja yang terintegrasi utuh antara Kementerian Industri, Perdagangan, Tenaga Kerja, BUMN (bahkan di beberapa pemberitaan Menteri BUMN dikabarkan akan melakukan buyback BUMN tidak dari APBN, tapi dari dana pensiun pekerja BUMN). Mau dibawa ke mana 70 tahun Indonesia merdeka?” tandasnya.
“Saya mendukung semua tuntutan buruh dan pekerja hari ini. Saya juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janji politik pada saat pilpres kepada rakyat pekerja. Trilayak: kerja layak, upah layak, dan hidup layak yang tertuang dalam Piagam Perjuangan Marsinah, ditandatangani di atas materai oleh Jokowi tanggal 5 Juli 2014,” pungkasnya. (we/ps)
