Prosatu.com Jakarta — Industri pengolahan karet nasional menghadapi persoalan serius akibat menurunnya pasokan bahan olah karet (Bokar) dari sektor hulu. Kondisi tersebut membuat kapasitas industri pengolahan karet yang mencapai lebih dari 4 juta ton per tahun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Assistant Executive Director Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Dr. Uhendi Haris, mengatakan keterbatasan pasokan bahan baku dari petani menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja industri sekaligus volume ekspor karet Indonesia ke pasar global.
Menurut dia, industri pengolahan karet sebenarnya memiliki kesiapan untuk menyerap produksi petani. Namun, penurunan produksi di tingkat perkebunan rakyat membuat tingkat utilisasi pabrik jauh di bawah kapasitas terpasangnya.
“Kalau dari sisi industri, kita siap semua. Penurunan ekspor itu terjadi karena bahan olah karet yang dihasilkan petani mengalami penurunan, padahal kapasitas pabrik yang dimiliki anggota GAPKINDO sangat besar,” ujar Uhendi saat ditemui di sela-sela pengukuhan kepengurusan DPP Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) dan Diskusi Nasional bersama Petani Karet di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Uhendi menyebut tingkat utilisasi pabrik karet nasional saat ini baru sekitar 50 persen. Dengan kondisi tersebut, industri diperkirakan hanya mampu mengolah sekitar 2 juta ton bahan baku per tahun.
Kesenjangan antara kapasitas industri dan produksi di tingkat petani tersebut dinilai menjadi persoalan yang perlu segera diatasi. Pasalnya, industri telah memiliki kapasitas pengolahan yang besar, sementara ketersediaan bahan baku dari perkebunan rakyat belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
GAPKINDO menilai modernisasi di tingkat petani menjadi salah satu langkah penting untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Upaya itu antara lain melalui percepatan program peremajaan tanaman atau replanting, penerapan teknologi budidaya modern, penyediaan bibit unggul, serta perbaikan tata kelola perkebunan rakyat.
“Modernisasi di tingkat petani menjadi langkah penting agar produksi bahan olah karet kembali meningkat dan dapat memenuhi kapasitas pabrik yang sudah tersedia,” tegas Uhendi.
Di sisi lain, GAPKINDO menyambut positif perhatian pemerintah terhadap komoditas perkebunan strategis, termasuk karet. Komitmen pemerintah melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dinilai menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat sektor perkebunan rakyat.
Kebijakan yang berpihak kepada petani diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, tetapi juga memperkuat posisi komoditas karet sebagai salah satu sumber devisa negara.
Pengukuhan kepengurusan baru APKARINDO diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku industri, dan organisasi terkait dalam menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perkaretan nasional.
“Ini momentum bagi anak-anak muda yang ingin berjuang untuk petani karet. Dari sisi pemerintah juga sudah memberikan dorongan, jadi ini ibarat gayung bersambut. Harapan kita, seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, petani, hingga organisasi seperti GAPKINDO—punya komitmen yang sama,” kata Uhendi.
“Jika pasokan bahan olah dari petani siap dan memadai, industri siap menyerap dan mengoptimalkan kembali potensi ekspor karet Indonesia,” pungkasnya.
