Prosatu.com Jakarta — Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan industri karet nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, Indonesia dinilai berisiko kehilangan posisi sebagai salah satu negara produsen karet utama dunia, bahkan berpotensi menjadi pengimpor karet di masa depan.
Ketua Umum DPP APKARINDO periode 2026–2031, Irfan Ahmad, mengatakan kondisi petani karet saat ini menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Karet ini berada di posisi paling bawah secara taraf hidup dan ekonomi. Ini menjadi PR besar kami di APKARINDO untuk diperjuangkan. Jangan sampai komoditas lain disentuh dan diperhatikan pemerintah, sementara karet kita tersisihkan dan tidak terurus,” kata Irfan saat ditemui awak media dalam Diskusi Nasional Bersama Petani Karet di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian RI Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P.; Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc.; serta SVP Strategi Penjualan & PP PT Pupuk Indonesia (Persero) Asep Saipul Muslim. Kegiatan dimoderatori Ketua Harian DPP APKARINDO Kaharuddin HSN DM, S.Si.
Posisi Indonesia Tergeser
Irfan mengungkapkan, industri karet nasional menghadapi tekanan cukup berat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya terlihat dari penurunan kinerja ekspor karet alam Indonesia.
Pada periode 2024–2025, nilai ekspor karet Indonesia disebut berada di kisaran Rp50 triliun, menurun dibandingkan periode kejayaan komoditas tersebut.
Kondisi itu turut berdampak pada posisi Indonesia dalam industri karet dunia. Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai produsen karet terbesar kedua dunia kini berada di posisi ketiga setelah tergeser oleh Pantai Gading (Ivory Coast), sementara Thailand masih menempati posisi teratas.
Irfan menilai kondisi tersebut ironis mengingat Indonesia memiliki lahan perkebunan karet yang luas dan jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut.
“Apa ceritanya kalau ke depan Indonesia sampai impor karet? Padahal kita punya luas lahan yang sangat besar dan jumlah petani yang sangat banyak. Bahan karet alam ini tidak tergantikan untuk industri vital seperti ban motor dan mobil,” ujarnya.
Menurut dia, ketergantungan terhadap karet sintetis juga memiliki risiko tersendiri, khususnya untuk kebutuhan industri yang membutuhkan karakteristik karet alam.
Dorong Karet Masuk Skema BPDP
Sebagai solusi, APKARINDO mendesak pemerintah memasukkan komoditas karet ke dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Irfan mengatakan, dana tersebut dapat dihimpun melalui penerapan bea ekspor karet dan produk turunannya. Dengan mekanisme tersebut, pembiayaan program penguatan industri karet tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, skema tersebut juga telah mendapat respons positif dari Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO). Dunia usaha dinilai berkepentingan menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku karena produktivitas perkebunan karet di tingkat hulu terus mengalami penurunan.
Dana yang terkumpul nantinya diharapkan dapat dikembalikan untuk memperkuat sektor hulu, antara lain melalui program peremajaan tanaman atau replanting, penyediaan pupuk, serta pembenahan lahan produktif.
Target Bentuk Badan Karet Nasional
Dalam jangka panjang, APKARINDO juga mendorong pembentukan Badan Karet Nasional yang diharapkan dapat masuk dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN).
Irfan menilai Indonesia membutuhkan kelembagaan khusus yang mampu menangani persoalan industri karet secara terintegrasi, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Menurutnya, kelembagaan tersebut dapat belajar dari struktur pengelolaan komoditas karet di Thailand yang dinilai mampu menjaga posisi negara tersebut sebagai produsen karet alam terbesar dunia.
Perkuat Organisasi dan Edukasi Petani
Selain mendorong kebijakan pemerintah, APKARINDO menyatakan akan memperkuat konsolidasi internal untuk membenahi industri karet dari tingkat akar rumput.
Penguatan struktur organisasi akan dilakukan mulai dari tingkat pusat, daerah hingga desa, terutama di sentra-sentra perkebunan karet nasional.
APKARINDO juga berkomitmen meningkatkan edukasi kepada petani terkait kualitas hasil produksi. Petani akan didampingi agar mampu menghasilkan karet yang bersih dan memiliki mutu tinggi.
Irfan menekankan pentingnya menghentikan praktik-praktik yang dapat merusak kualitas karet, seperti mencampurkan batu atau kawat ke dalam bahan karet.
“Dengan mutu yang terjaga, harga jual karet di tingkat petani otomatis akan terangkat,” kata Irfan.
APKARINDO berharap sinergi antara pemerintah, pelaku industri, pengusaha dan petani dapat segera diwujudkan sehingga industri karet nasional kembali memiliki daya saing dan kesejahteraan petani dapat meningkat.
