Prosatu.com Jakarta – Sektor perunggasan nasional terus didorong menjadi tulang punggung ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Di tengah tantangan fluktuasi harga dan dominasi rantai pasok global, pemerintah bersama asosiasi perunggasan nasional memperkuat sinergi hilirisasi demi meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar strategis yang menjadi bagian dari rangkaian AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Forum lintas sektoral itu membahas langkah konkret penguatan hilirisasi industri perunggasan nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMN pangan, lembaga investasi, asosiasi peternak, hingga pelaku industri.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan pendanaan sekitar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengalihan wewenang impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari pihak swasta kepada BUMN guna menjaga stabilitas pasokan dan biaya produksi pakan ternak.
Hilirisasi dinilai menjadi solusi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk unggas dan memperkuat posisi tawar peternak rakyat. Selama ini peternak masih menghadapi ketidakpastian harga pasar dan ketergantungan pada penjualan ayam hidup maupun telur mentah yang berisiko tinggi.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat infrastruktur pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin atau cold storage agar hasil produksi peternak dapat terserap secara stabil.
Alvino dari KPUN selaku penyelenggara seminar mengatakan kegiatan tersebut bertujuan merumuskan regulasi terintegrasi dari hulu hingga hilir, memperkuat kolaborasi antar lembaga, serta membuka akses investasi bagi pembangunan infrastruktur perunggasan rakyat.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Alvino.
Seminar dibagi dalam dua sesi strategis. Sesi pagi menghadirkan sidang pleno gabungan asosiasi peternak seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan.
Sementara sesi siang berfokus pada implementasi teknis dengan menghadirkan perwakilan pemerintah dan BUMN, termasuk Menteri Pertanian RI, Dirut PT Berdikari, PT Agrinas, Danantara, serta regulator terkait.
Forum ini juga menargetkan tiga hasil konkret, yakni kesepakatan offtaker nasional oleh BUMN pangan untuk menyerap hasil peternak saat harga jatuh, penyusunan skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage, serta roadmap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani.
Menurut Alvino, hilirisasi bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan mendesak agar peternak rakyat memperoleh kepastian usaha dan nilai tambah ekonomi yang lebih baik.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” tegasnya.
