Tidak Peka Terhadap Kesulitan Rakyat, Heru CN: Langkah Presiden Jokowi Terbitkan Perpres BPJS Kurang Tepat

Tidak Peka Terhadap Kesulitan Rakyat, Heru CN: Langkah Presiden Jokowi Terbitkan Perpres BPJS Kurang Tepat

Prosatu.com Jakarta – Politisi senior PAN, Heru Cipto Nugroho biasa di panggil Heru CN merasa terpanggil untuk mengeluarkan pendapatnya terkait kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang dianggap tidak Peka dan sangat kurang Tepat di tengah-tengah kondisi suasana bathin rakyat Indonesia yang sampai saat ini mengalami keterpurukan ekonomi akibat adanya pandemi virus corona (Covid-19)

“Saya sangat menyayangkan saat ini masih suasana bencana pandemi virus corona atau Covid-19, langkah Presiden Joko Widodo sungguh tidak tepat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang membuat rakyat semakin menambah penderitaannya,” kata Heru CN yang juga sebagai Pengamat Sosial asal Delanggu, Klaten,Jawa Tengah. Saat ditanya wartawan di Kantornya Ruko Jatibening Bekasi Kota, Selasa (19/5/20)

Lanjut Heru CN, penerbitan regulasi itu telah mengabaikan hak konstitusional rakyat yang tengah terjepit akibat pendapatan menurun. Aturan itu jelas mengakibatkan rakyat semakin menderita karena akan sulit membayar iuran kepesertaan BPJS kesehatan.

“Disini lagi-lagi rakyat kembali jadi korban yang dua kali, kalau sikap pemerintah dalam mengelola negara seperti ini,” ujar Heru CN

Lanjutnya Heru CN menyatakan pemerintah telah mengabaikan pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah melindungi kesehatan masyarakat ditengah kerumitan menangani Covid-19.

“Bagaimana mungkin disaat rakyat berjuang untuk dapat bertahan hidup, tiba- tiba negara malah berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Ini kado buruk bagi masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H. Seharusnya pemerintah fokus dalam penanganan kesehatan adanya wabah virus Corona,” tegasnya.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan jangan menambah permasalahan baru yang membikin pusing dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan rakyat.

Heru CN menyarankan lebih baik pemerintah menuntaskan pengusutan kasus korupsi besar seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya DLL atau dugaan skandal korupsi lainnya yang diduga telah merugikan negara hingga puluhan triliun Rupiah

“Kalau ini bisa tertangani dengan benar dan baik, kan dananya bisa untuk keperluan serta kepentingan rakyat yang sedang kesulitan dan kesusahan ini, ungkapnya

Menurut Heru CN, investigasi penting dilakukan karena sudah banyak pertanyaan dari masyarakat yang harus dijawab dengan mengusut tuntas dugaan mega korupsi tersebut yang sampai sekarang beritanya masih sepi-sepi saja.

Tak hanya kasus Jiwasraya saja, Heru CN juga berharap sejumlah kasus lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang hanya menguntungkan segelintir pejabat atau pengusaha juga harus & perlu diusut.

Lebih lanjut Heru CN menilai, saat ini sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, justru kontradiktif dan cenderung lebih menyelamatkan kekuasaan. Banyak kebijakan tumpang tindih hingga implementasinya di lapangan tak maksimal.

“Semoga saja jika terbukti ada korupsi bukan untuk kepentingan politik seperti pertanyaan dan dugaan yang berkembang luas di masyarakat. Dan satu hal lagi, pemerintah juga perlu menjelaskan kenapa harga BBM tidak turun. Padahal harga BBM di dunia turun, dan ini sangat penting sebab rakyat mendambakan turunnya BBM dan Harga kebutuhan pokok lainnya, bukan malah Menaikan,” pungkasnya.