Suarakan Hak Honorer, Komisi VI DPR Apresiasi SP3HMB

Suarakan Hak Honorer, Komisi VI DPR Apresiasi SP3HMB

Prosatu.com Jakarta – Anggota DPR Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka apresiasi terhadap kehadiran Serikat Pekerja Pelayan Publik Honorer Kabupaten Manggarai Barat (SP3HMB) dalam memperjuangkan hak – hak tenaga honorer yang kurang diperhatikan. Kehadiran SP3HMB merupakan sejarah baru dalam dunia Serikat Pekerja Indonesia di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hadir secara resmi dalam sebuah kelembagaan, SP3HMB langsung menggelar acara tatap muka bersama Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, di gedung SMAK N 1 Labuan Bajo, Jumat (4/12/2020). Hadir juga dalam kegiatan ini, Plh Sekda Mabar Ismail Surdi, Ketua (Sementara) DPRD Mabar, Darius Angkur, dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Anis Masek.

“Perhimpunan ini yang dicatat secara legal seperti yang disampaikan dalam deklarasi merupakan sejarah bagi pelayan publik bukan hanya di Mabar dan NTT tapi bagi seluruh Indonesia,” ujar Rieke.

Pembina Honorer Seluruh Indonesia ini juga mengapresiasi peran tenaga tenaga honorer semasa pandemi Covid-19 dalam memberikan pengabdian dan pelayanan sepenuh hati meskipun dalam kondisi kesejahteraan yang terabaikan.

“Guru – guru dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia terutama mereka yang belum menjadi PNS, sesulit apapun, saya ucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pelayan publik yang berada di garda terdepan khususnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dan pengajar yang di tengah pandemi Covid-19 mereka tetap mengabdikan dirinya berada di garda terdepan di seluruh pelosok tanah air. Saya akan berjuang bersama kalian. Karena status kerja itu menjadi sangat penting,” ucap wanita yang pernah berperan sebagai “Oneng” dalam sinetron Bajaj Bajuri ini.

Rieke berharap, Pemkab Manggarai Barat (Mabar) mampu memanfaatkan kemajuan Labuan Bajo yang begitu pesat dalam berbagai bentuk investasi mampu mengutamakan kesejahteraan hidup bagi masyarakat Mabar, khususnya tenaga honorer.

Menurutnya, dalam setiap proses pengangkatan tenaga honorer daerah, Pemkab Mabar harus mampu mengutamakan tenaga-tenaga honorer yang selama ini telah mengabdikan diri, baik dengan ikatan kerja fasilitas kesehatan ataupun Komite Sekolah.

Hal senada juga disampikan oleh Ketua SP3HMB Fransiskus S Sene SPd yang menjelaskan, kehadiran Serikat Pekerja Pelayan Publik Honorer Manggarai Barat (SP3HMB) merupakan solusi dalam memperjuangkan hak – hak tenaga honorer yang selama ini terabaikan meski telah mengabdi sepenuh hati di berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

“Kehadiran Serikat Pekerja ini diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan hak-hak tenaga honorer yang terabaikan dengan harapan kesejahteraan honorer pun akan bisa terdongkrak naik,” ujar Fransiskus.

Jumlah tenaga honorer di Kabupaten Mabar mencapai 2.430-an orang. Hal ini lanjut Fransiskus menjadi sangat memperihatinkan ketika hak dan kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan diri tidak diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan baik.

“Katakan perekrutan tenaga honor untuk masuk kontrak daerah itu selama ini, kita tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi muncul nama-nama, sementara di bagian lain di wilayah ini, di daerah untuk pendalaman ada yang sudah 10 tahun hingga 15 tahun tenaga komite itu yang sampai hari ini mereka belum punya hak untuk bisa naik statusnya menjadi honor daerah. Ini perjuangan yang akan kami terus suarakan untuk bisa diakomodir oleh daerah ini,” jelas Fransiskus.

Melalui serikat ini juga, Fransiskus berharap terwujudnya komunikasi yang baik dengan pemerintah maupun legislatif dalam mendiskusikan kesejahteraan dan status tenaga honorer di Kabupaten Manggarai Barat.

Hingga saat ini, terdapat 50-an tenaga honorer yang tergabung dalam SP3HMB. Dalam gelaran diskusi bersama Rieke Diah Pitaloka, ditemukan beberapa orang tenaga guru honorer asal Bari, Kecamatan Macang Pacar dengan gaji komite sebesar 1.500.000 per tahun.