Segera Putuskan Kedudukan, SKK Migas mendorong Pemerintah dan DPR dalam revisi UU Migas

Segera Putuskan Kedudukan, SKK Migas mendorong Pemerintah dan DPR dalam revisi UU Migas

Prosatu.com Jakarta – Kedudukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sampai saat ini bersifat sementara.

Guna mendorong revisi UU Migas yang sudah terkatung-katung selama lebih lima tahun, Spesialis Pratama Dukungan Bisnis SKK Migas, Bambang Dwi Januarto mengatakan sejauh ini SKK Migas sebenarnya hanya bersifat sementara dan Tidak mempunyai kepastian hukum terhadap calon investor.

“Jika tidak ada kepastian secara hukum, investor akan mengalami kesusahan untuk berinvestasi di Indonesia ,Jadi kalau investor butuh kepastian hukum mereka harus pasti”, ujar Bambang dalam diskusi diJakarta , Jumat (15/3/2018).

Menurutnya juga dengan adanya Undang-undang mengatur kedudukan SKK migas akan membuat rasa kepastian dan Lembaganya juga mempunyai kepastian hukum.

“Lembaga saya sementara. Dikwatirkan sudah pasti skk migas bisa kapan saja dibubarkan . Jadi harus ada kepastian hukum”jelasnya.

Bambang menuturkan tidak masalah jika nantinya dibentuk badan usaha baru yang mengurusi migas. Yang penting kata dia, badan tersebut kedudukannya tidak sementara.

“Dengan merevisi UU Migas tidak hanya berpikir sesaat tapi berpikir jangka panjang. Misalnya menyisihkan keuntungan 10 persen per tahun untuk digunakan membangun kilang sendiri”,ungkapnya.

Ia juga menuturkan sumbangan sektor migas untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam setahun bisa mencari Rp 200 triliun.

Danti Itu artinya, lanjut Bambang “jika setiap tahun dipotong 10 persen, maka dalam 10 tahun akan terkumpul Rp 200 triliun. Nah, uang tersebut bisa digunakan sebagai dana eksplorasi cadangan minyak dan membangun kilang”, tegasnya.

Selain bangun kilang, uang tersebut bisa digunakan untuk energi terbarukan milsanya tenaga matahari atau membangun geotermal.

“Kita bisa bangun kilang sendiri. Nggak usah kita undang Amerika dan membuat konsep-konsep ini yang harus dipikirkan dalam Undang-Undang Migas,” tutupnya .Dalam kesempatan tersebut turut hadir Wasekjen DPP Pospera Jeppri F Silalahi.