Saksi Ahli: Pemerintah Ikut Tanggung Jawab beredarnya Ijazah Palsu

Saksi Ahli: Pemerintah Ikut Tanggung Jawab beredarnya Ijazah Palsu

Posted by

Prosatu.com Jakarta – Beredarnya kasus ijazah palsu yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat. Apalagi kasus ijazah palsu telah mencoreng institusi pendidikan tersebut.

Saksi Ahli Hukum Pidana Dari UI, Eva Achzani Zulfa mengatakan, pemerintah tidak boleh mendiamkan adanya kejadian kasus ijazah palsu yang diterbitkan oleh STT Setia, dan pemerintah ikut bertanggung jawab dengan menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurutnya, program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang dijalankan oleh STT Setia merupakan upaya untuk mendorong program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru Sekolah Dasar (SD) yang umumnya pada waktu itu adalah dari SGO yang SMA bukan S1.

“Jadi ada satu program yang baik dari pemerintah, tetapi kemudian dilakukan oleh masyarakat yang sayangnya program dari masyarakat tidak di dukung dengan kontek perizinan yang padahal di janjikan oleh pemerintah,” ujar Eva usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/5).

Untuk itu, dia menegaskan, bahwa terdakwa dalam kasus ini yakni Rektor STT Setia, Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia, Ernawati Simbolon tidak pantas dikenakan sanksi.

“Bahkan buat saya dalam peristiwa ini sanksi administratif-pun tidak layak dilakukan, karena kesalahannyakan ada pada pemerintah,” tegas Eva.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU), Asnawi mengatakan, bahwa pemberian saksi administratif dilakukan jika ada niat baik dengan permintaan maaf dan memfasilitasi para korban untuk mendapatkan haknya.

“Saat ini mereka tidak menjalankan sanksi administratif, mereka tidak ada upaya melaporkan, mana tahu Dikti kan tidak tahu,” ungkapnya.

Asnawi memaparkan, bahwa terkait izin PGSD, baru pada tahun 2010 diketahui oleh Dikti. “Itupun karena adanya laporan kopertis dan masyarakat,” katanya.

Untuk itu dia memastikan bahwa selama ini tidak ada niat terdakwa untuk mengurus. “Apalagi niat jahatnya sudah muncul ketika tahu harus ada izin, tiba-tiba dibekukan, dia sudah menyadari. Makanya diakalin dengan dikaitkannya, itukan salah, makanya niat jahatnya disitu,” ungkap Asmawi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>