Membenahi Polemik Pengelolaaan Rumah Susun di Jakarta

Membenahi Polemik Pengelolaaan Rumah Susun di Jakarta

Prosatu.com Jakarta – Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 menjadi polemik di masyarakat. Masalah seputar penghunian dan pengelolaan rumah susun (rusun) tidak pernah menemui titik terang.

Pemerintah terllhat tidak serius mengatur rumah susun dan cenderung melakukan pembiaran, ketimbang pemeliharaan sekalipun dalam bentuk regulasi

Praktisi Hukum Sabar Daniel H, SH mengatakan Penggunaan sistem hak suara pemilihan pengurus dan pengawas P3SRS berdasarkan one man one vote pada Pergub No.132 tahun 2018 pasal 29 ayat 7 justru bertentangan dengan semangat yang justru diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun sendiri yakni pada tahapan pengelolaan.

“One man one vote” misalnya memiliki 5 unit rumah susun tetapi hanya memiliki 1 suara harusnya setiap unit memiliki hak 1 suara dengan catatan rumah harus dihuni. Dengan kata lain bahwa jika Pergub ini sangat memberatkan maka harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” jelas Sabar Danil di Kopi Politik Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Sementara itu Perwakilan P3SRS, Jhon R Kelinduan SH memgatakan Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 28 ayat (7) Pergub 132 Tahun 2018 menjelaskan dalam pengambilan keputusan pemilihan Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap nama Pemilik Sarusun hanya berhak memberikan satu suara walaupun memiliki lebih dari satu rusun.

“Kalau melihat hasil dari keputusan lembaga negara tidak ada keadilan karena melihat hak yang mempunyai 5 unit apartemen tapi mempunyai 1 suara dan kami berharap pergub ini bisa di tinjau lagi dan pak gunernur dan ppsrs agar menjadi mitra ” jelas Jhon.

Sementara itu Ridwa Darmawan, SH, selaku Pengamat Kebijakan Publik menilai Pengelolaan rusun saat ini sangat carut-marut, apalagi dengan adanya Pergub yang baru, bila mengacu pada Permen mestinya mengacu pada hukum dan perundang-undangan. Jadi ketika Undang-Undang itu diterbitkan tidak harus serta merta menghilangkan Kontrak Karya yang dilaksanakan saat ini.

“Kalau konteksnya implementasi harus mengacu pada mekanisme tentang Undang – Undang Rusun itu sendiri. Bila dalam Pergub ini merugikan bagi para penghuninya maka harus dicarikan jalan keluar untuk keadilan bersama,” ujar Ridwa Darmawan.