Jelang RUPS, Banyak Permasalahan di Tubuh PJA

Jelang RUPS, Banyak Permasalahan di Tubuh PJA

Posted by

Prosatu.com Jakarta – Sepekan lagi PT. PJA kembali akan segera menggelar RUPS. Rapat umum pemegang saham tahunan yang akan digelar pada 14 Mei 2018 dengan agenda laporan keuangan, kinerja perusaaan dan perubahan struktur oraganisasi serta pimpinan.

Sebagai BUMD pariwisata berplat merah milik pemprof DKI, banyak catatan kinerja yang harus diperbaiki jika tidak ingin PJA terpuruk menjadi BUMD dengan kinerja terburuk. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya permasalahan di tubuh PJA, yang berakibat langsung pada anjloknya perolehan laba.

Permasalahan pelik di PJA, tidak berjalannya kontrak-kontrak bisnis perusahaan dengan pihak lain dan berimbas langsung pada merosotnya laba perusahaan adalah diantara penyebabnya. Dalam cacatat redaksi, salah satu permasalahan terpelik di PJA adalah kontrak BTO PJA dengan PT. WAIP yang gagal memberikan keuntungan signifikan. Sebaliknya sejak kontrak BTO ditandatangani Dirut PJA Budi Karya Sumadi (saat ini Menhub) pada tahun 2004, kontrak tersebut menjadi permasalahan pelik dan cacat hukum.

Bau amis’ kong kalikong’ teramat terang benderang lantaran direktur WAIP Fredie Tan berulang kali wanprestasi sejak tahun 2004 dan dipenalti, hingga berulangkali ganti kontrak dengan PT baru (2007) dan( 2009) ternyata orangnya tetap sama; Awie alias Fredi Tan juga. Mengapa Budi Karya Sumadi yang saat itu menjabat Dirut PJA tetap meneken kontrak BTO dengan WAIP? Hal yang memperkuat dugaaan kuat adanya kolusi dan suap disekitarnya, hingga menuai reaksi keras sejumlah pihak.

Bukan tidak mungkin Budi Karya Sumadi terlibat dan harus diperiksa karena tetap menandatangani kontrak tersebut? Tragisnya, mengapa dua direksi pengganti Budi Karya Sumadi; Gatot Waluyo dan C. Paul Tehusijarana tetap melanjutkan kontrak BTO cacat hukum tersebut. Apapun alasannya, aparat hukum harus mencurigai kejahatan korporasi yang telah berlangsung 15 tahun dan merugikan keuangan negara tersebut.

Sejak kontrak, WAIP juga dinilai gagal memberikan kontribusi pendapatan maksimal bagi PJA dan hanya mampu memberikan kontribusi minimal dari yang seharusnya. Kontrak BTO tersebut juga bermasalah hukum dengan pihak ketiga, lantaran WAIP secara diam-diam –tanpa sepengetahuan PJA– telah menyewakan kepada pihak ketiga dengan harga sangat murah, jauh diluar ketentuan, hingga negara dirugikan milyaran rupiah.

Kontrak BTO Cacat Hukum, Menhub Budi Karya Terlibat?

RUPS PJA tentu memberikan harapan dan spirit baru perubahan, bagi kinerja dan perbaikan serta keuntungan yang seharusnya. Bukan malah terkooptasi oleh problem dan permasalahan yang merugikan dan tidak menguntungkan. Siapapun direksi PJA terpilih RUPS, harus memiliki visi perubahan tersebut, dan wajib mengambil langkah-langkah terobosan yang jelas dan terukur. Selain revitalisasi struktur dan direksi, setidaknya, Nahkoda baru PJA harus berani merevitalisasi kontrak-kontrak PJA dengan pihak ketiga yang telah gagal memberikan keuntungan. Bukan justru mengamini kebijakan lama yang menjerumuskan PJA pada keputusan sesat dan menghancurkan.

Sudah saaatnya PJA keluar dari kungkungan dengan terobosan dan kebijakan baru, baik kebijakan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kontrak yang terbukti gagal memberikan progress positif bagi perusahaan, dan tanpa ragu lagi tidak perlu sungkan harus diakhiri.

Pemimpin baru dengan kebijakan tegas, terukur dan profesional sangat dibutuhkan PJA untuk lebih leluasa dalam mengelolah semua aset dan lahan yang dimiliki agar dapat memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat dan pemerintah DKI. Sebagai contoh, gedung Ancol Beach City yang pernah memberikan keuntungan besar, melalui konser musik internasional harus dikembalikan fungsinya sebagai gedung musik stadium. Apapun namanya.

Meski sederhana, tidak mudah bagi siapapun Direksi pengganti PJA untuk merubah yang sudah ada dengan kebijakan dan terobosan baru. Setidaknya dibutuhkan visi dan kemauan independensi baru untuk mengatasi carut marut dan semua problem PJA yang diwariskan oleh tiga direksi sebelumnya. Sejak Dirut PJA dijabat Budi Karya Sumadi (kini Menhub). Mereka semua telah gagal membuktikan otoritas dan kewenangan untuk menjadikan PJA sebagai BUMD terbaik dan sebaliknya justru membuka ruang bagi kolusi untuk mengamankan kepentingan pribadi semata.

Setidaknya, pernyataan palsu Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) C. Paul Tehusijarana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD DKI tahun lalu (2/6/2017), yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri telah memenangkan PT. WAIP terkait kasus Gedung Ancol Beach City (ABC) dengan pihak ketiga, adalah satu kebohongan besar sekaligus pembodohan publik yang dengan sengaja dilakuakn oleh Dirut PJA dihadapan para anggota dewan. Karena, sesungguhnya, hingga setahun berlalu belum juga ada putusan inkra dari pengadilan.

Pernyataan palsu kedua oleh Dirut PJA, saat itu juga, memberikan pernyataan menyesatkan dengan menyebut dari sumber kejaksaan, kalau kontrak BTO antara PJA dan WAIP tidak bisa diakhiri dengan alasan apapun. Hal itu karena WAIP sedang terlibat permasalahan hukum dengan pihak ketiga.

Keterangan palsu Direksi PJA itupun langsung dibantah oleh Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI, Adi Toegarisman, SH saat dikonfirmasi redaksi. Pernyataan itu adalah pembodohan publik yang bisa berimplikasi hukum bagi pelakunya. Bahwa kasus hukum tidak bisa diintervensi hanya oleh statemen atau opini dari siapapun. “Kasus hukum hanya bisa di selesaikan menurut aturan dan prosedur hukum yang berlaku,’’ tegas Toegarisman, sekaligus membantah opini sesat yang sengaja dimunculkan Dirut PJA.

Dengan dua pernyataan palsu dan menyesatkan tersebut, PJA terkesan dengan terang terangan membela dan mempertahankan WAIP. Dugaan suap patut dibuktikan. Fakta otentik tersebut setidaknya sudah memenuhi minimal dua unsur alat bukti perbuatan melawan hukum oleh Dirut PJA. Aparat hukum tidak boleh berdiam diri dan harus segera bertindak dan menyeret mereka yang terbukti bersalah ke meja hijau untuk diadili

Haruskah keterangan palsu Dirut PJA C. Paul Tehusijarana melalui forum resmi RDP DPRD DKI saat itu dibiarkan begitu saja?

Saat itu reaksi datang dari anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat. Menurutnya sudah cukup kuat bukti yang mengindikasikan adanya permainan antara PJA dengan WAIP. Sebab, perkara banding tersebut hingga saat ini belum diketahui secara resmi, apakah telah diputus atau belum oleh Pengadilan Tinggi.

“Kalaupun sudah diputus, siapa yang dimenangkan apakah PT. WAIP atau Pihak Ketiga, sehingga belum ada pemberitahuan secara resmi kepada para pihak yang berperkara,” jelas Henry pada redaksi, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Jumat (5/5/).

Henry juga menyayangkan kelambanan PT. PJA sebagai penyelenggara negara (BUMD DKI Jakarta) dalam mencegah praktik wan prestasi kerjasama dengan WAIP tersebut. .

Henry pun melayangkan surat yang ke lima kalinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta untuk segera menyelidiki dugaan kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City (ABC) Mal Jakarta Utara, dan merugikan negara sekitar Rp 515 miliar.

Melalui surat dengan No. Istimewa/ 08/ KPK/ A-140/ VI/ 2017 tertanggal 5 Juni 2017, Henry menegaskan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh PT. WAIP/ Sdr.Fredie Tan alias Awi dan sejak semula menduga pihak PT. WAIP telah “menyuap hakim” Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara dimaksud.

Setelah 15 tahun kontrak BTO antara PJA dengan WAIP terbukti gagal memberikan keuntungan dan bahkan menjadi kerugian negara berkelanjutan, haruskah kerjasama akal-akalan Fredie Tan dibiarkan?

Saatnya semua pihak terkait, baik institusi DPRD DKI, BPK, KPK DKI, PJA, Kepolisian dan Kejaksaan sudah seharusnya bersikap dan tidak membiarkan pernyataan yang memodohi publik itu menjadi bola yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang ingin tetap memanfaatkan PJA untuk keuntungan pribadi.

Saatnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anis-Sandi mengambil langkah pembaharuan. Bersikap tegas terhadap permasalahan yang ada ditubuh PJA agar tidak terus merugi dan mengulang kesalahan yang sama. Dibutuhkan nahkoda baru yang lebih profesional bagi PJA agar perubahan bisa dilakukan dan tidak terkungkung carut marut permasalahan akibat warisan tiga direksi sebelumnya.(ichsan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>