Heru CN: Tunda Pilkada Serentak Jadi Solusi Terbaik Ditengah Pandemi Covid-19

Heru CN: Tunda Pilkada Serentak Jadi Solusi Terbaik Ditengah Pandemi Covid-19

Prosatu.com Jakarta – Tokoh Masyarakat dan Pengamat Sosial Politik, Heru Cipto Nugroho biasa disapa Heru CN ketika di tanya wartawan melalui phonselnya terkait persoalan penundaan Pilkada serentak 2020 dianggapnya bukan lagi sekedar hitung-hitungan teknis penyelenggaraan. Para pemangku kebijakan semestinya tidak perlu meributkan hal teknis atau memaksakan pilkada tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Heru CN pada kondisi saat ini bangsa Indonesia butuh komitmen secara nasional agar selamat dari wabah pendemi Corona, termasuk dengan menunda soal penyelenggaraan pesta demokrasi pilkada serentak 2020

“Salah satu solusinya adalah dengan menunda pilkada sampai Indonesia melewati wabah pandemi Covid-19 ini,” ucap Heru CN

Lebih lanjut Heru CN mengatakan, lebih baik pilkada ditunda 6 bulan atau 1 tahun, dengan begitu proses pembatasan aktivitas orang dan mereduksi penyebaran virus dimungkinkan bisa berjalan.

“Penyebaran virus ini berkorelasi langsung dengan pergerakan dan perjumpaan orang dalam kerumunan yang banyak. Oleh karenanya penundaan itu juga bagian dari upaya social distancing,”kata Heru CN asli Putra Delanggu dan Jogja ini

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menunda 4 tahapan pilkada serentak imbas wabah pandemi virus Covid-19 yang belum juga menunjukkan tanda – tanda akan berakhir.

Berdasarkan rapat kerja antara KPU, Komisi II dan pemerintah, hari pemungutan suara yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

“Dalam hal ini, KPU secara keseluruhan tidak memiliki wewenang penuh terhadap pengunduran pilkada dan tahapannya, karena itu merupakan wewenang pembuat UU, dan masih perlu kordinasi dengan Mendagri,” sebut Heru CN dengan ciri khasnya berkumis

Oleh sebab itu, perlu adanya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar kebijakan pengunduran Pilkada 2020 memiliki payung hukum yang jelas.

Dalam situasi seperti ini, Presiden Jokowi sebagai kepala negara memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan karena dalam situasi yang genting dan memaksa.

Sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138 PUU/VIII/2009 tentang syarat untuk dapat dikeluarkannya Perppu.

“Perppu juga berfungsi sebagai pegangan hukum alternatif bagi KPU dalam menjalankan tugas sebagai panitia pemilihan.