Hasto Kristiyanto Dilaporkan Atas Ujaran Kebencian dan Berita Bohong

Hasto Kristiyanto Dilaporkan Atas Ujaran Kebencian dan Berita Bohong

Prosatu.com Jakarta – Tim Advokat Indonesia bersama klien bernama Nita Puspa Sari melaporkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto ke Bareskrim pada Senin sore, 7 Januari 2019 atas ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang disampaikannya pada Kamis, 20 Desember 2018, pada saat acara Safari Kebangsaan di Lebak, Banten, dihadapan simpatisannya.

Salah satu pengacara, Djamaluddin Koedoeboen mengatakan, kliennya memperkarakan Hasto ke Polisi atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Jadi penyelidik memberikan 15 pertanyaan ke kliennya, dan semua pertanyaan dari penyelidik telah dijawab semua oleh kliennya dengan baik dan tuntas.

“Hasto menyinggung soal calon Presiden yang sering menebar fitnah dan selalu marah-marah,” kata Djamaluddin di Kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin sore.

Menurutnya, penyelidik tinggal menunggu keterangan saksi-saksi yang lainnya.Setelah surat pelaporan terbit, kliennya akan menunggu kelanjutan dari Polri. Bila polisi menaikkannya ke level penyidikan, kliennya siap diminta keterangan tambahan. Adapun laporan Nita Puspa Sari telah teregister dalam surat nomor LP/B/1680/2018/BARESKRIM.

Djamaluddin melampirkan bukti berupa tangkapan layar berita daring salah satu media yang memuat beberapa pernyataan Hasto. Dalam bukti layar yang diperlihatkan tersebut, Hasto tampak melemparkan sebuah kalimat yang dianggap provokatif. Kalimat yang di permasalahkan itu yang berbunyi demikian: “Masyarakat ini mau milih yang mana? Mau penyebar fitnah atau difitnah”.

Padahal sebagaimana diketahui bersama berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang telah menyebarkan fitnah terhadap pak Jokowi adalah La Nyala, sebagaimana pengakuannya bahwa,“saya yang fitnah Jokowi PKI, Kristen, dan China” (Sindonews. com 11 Des 2018), tetapi dalam hal ini mengapa Hasto langsung menuduh bahwa Pak Prabowo adalah Capres penyebar fitnah.

Pernyataan Hasto tersebut sangatlah berbahaya karena telah menimbulkan kemarahan dikalangan masyarakat pendukung pak Prabowo, yang mana pernyataannya tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, dan menurut Hukum dapat dikualifikasikan sebagai Ujaran Kebencian dan atau tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

Djamaluddin menjelaskan, ada beberapa pasal yang diduga disangkakan kepada Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja. Diantaranya Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang ujaran kebencian. Lantas, Pasal 14 Juncto 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran hoaks.

“Ancamannya kurang lebih 5 tahun dan 10 tahun penjara,” ungkap dia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka TIM ADVOKAT INDONESIA BERGERAK (TAIB) Bersama ini melaporkan sdr. Hasto Kristiyanto ke Kepolisian Negara Republik Indonesia agar perbuatannya yang telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat tersebut diperiksa, dan apabila terbukti bersalah supaya diberikan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.