Guna Edukasi Dagang, AP2LI-Pergunu Adakan Seminar Ekonomi MLM

Guna Edukasi Dagang, AP2LI-Pergunu Adakan Seminar Ekonomi MLM

Prosatu.com Jakarta – Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) bekerja sama dengan Rumah Pergerakan Gus Dur dan Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) mengadakan seminar bertajuk “Mengkaji MLM Halal Bermanfaat untuk Umat”.

Dikarenakan, Industri multilevel marketing atau dikenal dengan MLM telah tumbuh subur di Tanah Air. Sistem penjualan langsung dengan menerapkan bonus kepada penjual membuat bisnis ini cukup diminati masyarakat.

Oleh karena itu, jalannya bisnis MLM perlu pengawasan dari berbagai kalangan guna melindungi para pihak yang terlibat di dalamnya seperti upline, downline dan terpenting lagi adalah konsumen.

Mengingat pentingnya bisnis penjualan langsung dan MLM bagi perekonomian bangsa.

Dr. (C) Amshori, SH.MH.MM, Wakil Ketua LPBHNU mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam menjalankan usaha penjualan langsung dengan benar agar dapat bermanfaat untuk umat.

“Meski telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) No.32 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung, tetap saja pada pelaksanaannya masih terdapat penyimpanan,” ujar Amshori, ditemui usai kegiatan yang berlangsung di kawasan Kalibata, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Amshori menambahkan, bisnis MLM yang terdapat unsur money game, sistem piramida atau ponzi di dalamnya hukumnya haram, karena selain membahayakan, tetapi hal tersebut juga tidak memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk umat.

Sementara itu, Ketua Umum AP2LI Andrew Susanto mengatakan, saat ini banyak usaha mengatasnamakan MLM namun sebenarnya bukan, dan yang demikian malah bisa berpotensi merugikan banyak pihak.

“Karenanya masyarakat yang ada di dalam industri tersebut diharapkan dapat memberikan informasi apabila ada perusahaan yang menerapkan skema ponzi atau piramida agar kami asosiasi bekerja sama dengan Kemendag dan BKPM dapat menindak tegas,” ungkap Andrew.

Ia juga menjelaskan, bahwa MLM yang benar sesuai undang-undang adalah menjual produk dengan harga wajar, menerima manfaat sesuai dengan harga produk.

“Kemudian harga untuk bergabung menjadi mitra usaha juga tidak terlalu besar dan wajar, lalu mendapatkan hasil dari distribusi barang bukan rekrut merekrut. Setelah itu semua terpenuhi, baru akan mendapatkan izin,” tutur Andrew.

Andrew berharap, dengan diadakannya seminar-seminar dapat mengedukasi masyarakat, sehingga bisnis MLM atau penjualan langsung yang menyimpang dengan menggunakan skema piramida atau ponzi agar dapat ditekan.