Feri Amsari: Sikap PKS Soal Amandemen UUD 1945 Sudah Tepat

Feri Amsari: Sikap PKS Soal Amandemen UUD 1945 Sudah Tepat

Prosatu.com Jakarta — Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut menilai sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal amandemen Undang-Undang Dasar sudah tepat murni harus berdasar aspirasi publik.

Feri melihat wacana amandemen UUD 1945 saat ini yang berkembang tidak berangkat dari aspirasi publik.

“Sikap PKS jelas bicara bahwa PKS menolak amandemen Undang-Undang Dasar. Faktornya sudah dijelaskan harus berangkat dari aspirasi publik. Apa yang terjadi saat ini tidak berangkat dari aspirasi publik,” kata Feri saat diskusi PKS Muda Talks bertajuk “Amandemen Konstitusi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” di Jakarta, Minggu (1/12/2019).

Hanya saja usulan PKS soal ‘menolak dua dan menerima dua’ itu, kata dia, mengaburkan sikap awal tadi bahwa PKS semestinya menolak amandemen.

“Yang ‘dua menolak dan dua menerima’ mestinya kalau proses sudah terjadi di MPR. Bagi saya PKS perlu memperjelas kepada publik sikap tegas ini karena itu akan membawa dan mewarnai PKS dalam ruang perpolitikan ke depan dengan ketegasan sikap terhadap amandemen Undang-Undang Dasar,” ujar dia.

Wasekjen Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Anggi Aribowo menambahkan, PKS bisa menjadi lokomotif usulan memasukkan pasal-pasal pemberantasan korupsi dalam amandemen Undang-Undang Dasar.

Ia melihat partai-partai politik lain lebih sibuk soal usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dan penghapusan Pemilu Presiden dalam wacana amandemen. Sementara PKS menawarkan ide mempermanenkan lembaga pemberantasan korupsi yang dalam konstitusi masih bersifat ad hoc.

“Kalau mau, PKS bisa leading di situ. Kalau partai lain sibuk di pasal amandemen masa jabatan presiden, belum lagi pemilu lokal dan nasional, belum lagi pilpres calon seorangan. Nah di sini PKS menjadi lokomotif perubahan terkait pasal-pasal amandemen undang-undang dasar,” kata dia.

Jika yang di legislatif semua sepakat, kata dia, PKS sebenarnya bisa bersama partai-partai lain. Hanya saja sejauh mana daya jangkau PKS untuk merasionalisasi pasal-pasal pemberantasan korupsi untuk dimasukkan dalam amandemen. Yang paling gampang bisa memengaruhi 136 anggota DPD RI.

Sejak awal, ujar dia, pembentukan DPD RI sangat gigih dalam memperjuangkan amandemen kelima. Salah satunya mempermanenkan lembaga pemberantasan korupsi, ini beriringan dengan komisi adhoc yang lain, seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial, Pembebasan Pers dan Komnas HAM.