Emak-emak Anggap KPU Unprocedural Dengan Kriminalisasi Mandala Abadi Shoji

Emak-emak Anggap KPU Unprocedural Dengan Kriminalisasi Mandala Abadi Shoji

Prosatu.com Jakarta – Emak-emak pendukung Mandala Abadi Shoji menyatakan keprihatinannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mencoret Daftar Calon Tetap (DCT). Lembaga fasilitas pemilu tersebut dianggap telah mengkriminalisasi Caleg DPR RI nomor urut 5 Partai Amanat Nasional (PAN).

Mandala Abadi Shoji sendiri sebagai Caleg DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) DKI 2 yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri menyatakan rasa keprihatinan atas apa yang sedang dialami presenter ternama itu.

Sementara dari pihak kuasa hukum Mandala menjelaskan, bahwa pencoretan yang dilakukan oleh KPU itu merupakan sebuah tindakan perbuatan melawan hukum karena dinilai menyalahi aturan.

“Pada hakikatnya Mandala itu statusnya masih dalam DCT untuk Caleg DPR RI Dapil DKI 2. Pencoretan itu unprocedural, yang mana KPU tidak menelaah pasal 285 Undang-Undang No.7/2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana pasal tersebut tidak ada menyatakan langsung dicoret, tetapi atas perintah pengadilan,” jelas kuasa hukum Mandala saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

KPU, lanjutnya, melakukan eksekusi tanpa putusan dari pengadilan, artinya ini tidak sah. Seharusnya mereka (KPU) mempelajari dan menyikapi pasal 285 tersebut.

Sampai saat ini, masih kata kuasa hukum, tidak ada surat keputusan (SK) terkait masalah pencoretan Mandala, sehingga hak-hak politiknya untuk melakukan sengketa ajudikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhambat sampai saat ini.

“Sehingga kami dari tim kuasa hukum Mandala melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Tanggal 9 April sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini kami juga menyampaikan surat kepada KPU terkait masalah status Mandala yang kami nyatakan masih berhak sebagai calon anggota DPR RI Dapil DKI 2,” ujarnya.

Dalam surat kuasa hukum Mandala ke KPU yang bersifat istimewa atau segera itu salah satunya meminta agar KPU melakukan sosialisasi bahwa Mandala masih terdaftar dalam DCT untuk Caleg DPR RI Dapil DKI 2 sehingga berhak dipilih dalam Pemilu nanti.

Selain itu juga dalam gugatan tersebut tertulis tuntutan ganti rugi sebesar Rp 100 miliar kepada KPU dan Bawaslu.

“Kalau KPU ini lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu maka mereka (KPU dan Bawaslu) harus membayar Rp 100 miliar dengan tanggung renteng atau bersama-sama jika gugatan kita ini diputus menang oleh majelis hakim,” pungkasnya.

Adapun Maridha Deanova, istri Mandala Shoji turut menyampaikan pesan dari suaminya itu kepada relawan dan semua simpatisan yang mendukung, bahwa meski ikhlas tapi tetap harus berjuang untuk mendapatkan keadilan dengan usaha dan doa.

“Kalau Mandala sih minta tetap berusaha dan berjuang, dan yang utama adalah memohon ridha Allah,” tuturnya.