Dibalik Vonis Terdakwa Rohadi, Diduga Ada Praktek Mafia Hukum

Dibalik Vonis Terdakwa Rohadi, Diduga Ada Praktek Mafia Hukum

Prosatu.com Jakarta – Pengacara muda Herman Simarmata SH, MH yang berkantor di AMN & Partners dengan alamat di Jln Blok Duku No 82 Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur yang dipimpin Ade Muhamad Nur, SH, MH selaku Kuasa Hukum Rohadi yang merupakan terdakwa suap untuk meringankan vonis kasus artis Saipul Jamil yang putusannya ingkrah sudah 2 tahun lamanya ini, justru menimbulkan permasalahan dan tuntutan balik dari Pengacara muda Herman Simarmata SH, MH dan Ade Muhamad Nur, SH, MH pimpinan Advocates And Legal Consultants AMN & Partners sebagai kuasa hukum terdakwa Rohadi saat ditemui para awak media massa di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta Selatan. Jumat (22/6/18)

Menurut Herman Simarmata SH, MH didampingi Ade Muhamad Nur, SH, MH bahwa kami selaku kuasa hukum Rohadi menyangkan sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) yang tidak tanggap terhadap kasus anak dibawah umur yang terjadi dalam permohonan praperadilan mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. ” Kami menduga selama 2 tahun telah diputus ingkrah kasusnya ternyata justru ini kami mengangap ada temuan diduga adanya pembiaran dan pelanggaran hukum dalam persidangan praperadilan yang menyertakan anak dibawah umur dengan kondisi fisik anak tersebut memiliki latar belakang kelainan (Down Syndrome) jadi selama 2 tahun itu KPAI dimana posisinya ?…”kata Herman Simarmata SH, MH terlihat kesal karena statement dari KPAI tidak ada jujur saja tidak ada bantahannya, silahkan para awak media lihat dan cek sendiri di media massa manapun tidak ada bantahannya sama sekali.

IMG-20180622-WA0057-360x360

Lanjut Herman bahwa kami menduga ada Praktek Mafia Hukum dibalik Vonis terdakwa Rohadi, perlu diketahui bahwa kami bukan untuk mencari -cari kesalahan akan tetapi kami hanya ingin mencari kebenaran dalam proses hukum praperadilan didalam upaya mencabut status tersangka pada seseorang yang memang kerap diajukan melalui jalur praperadilan. Jalur yang ditempuh melalui proses sidang ini menjadi harapan bagi tersangka sebelum kasusnya sampai di meja hijau.

“Apalagi saksi fakta hingga ahli pidana turut dihadirkan demi terkabulnya permohonan. Tetapi menjadi hal yang cukup janggal saat permohonan praperadilan itu diajukan oleh anak tersangka yang masih di bawah umur.”ujar Herman.

IMG-20180622-WA0056-360x202

Lebih lanjut Herman menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin temuan perkara hukum pak Rohadi berkembang luas terlebih dahulu karena sudah 2 tahun tidak terjamah dan ia tidak mau menduga melebar lebih jau lagi, kami hanya menyoroti anak dibawah umur itu saja, karena posisi anak dibawah umur 12 tahun dengan kondisi mengalami penyakit Down Syndrome digunakan alat untuk mengajukan praperadilan itu salah satu kejahatan yang mengeksploitasi anak -anak.

Karena menurut para pengamat bahwa eksploitasi anak sangat dilarang karena anak itu dilindungi oleh undang-undang sedangkan dalam undang-undang no 35/2014 UU tentang perlindungan terhadap anaknya dikatakan bahwa anak didalam kandungan ibunya saja itu sudah di lindungi oleh Undang-undang dan Hak Asasi Manusia nya disitu kenapa tidak diamati itu.

Saya tidak mengatakan bahwa itu melanggar aturan tidak, paling tidak setiap Komisi-komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KomNas HAM tolong setiap ada suatu kejadian yang sifatnya Nasional mulai dari A sampai Z itu hendaknya diawasi apakah ada keterlibatan hal-hal yang tidak masuk didalam kapasitas hukum.

Contohnya kasus Pak Rohadi ini adanya penggunaan anak dibawah umur yang mengajukan praperadilan untuk ayahnya yang notabene dari unsur umur tidak memenuhi persyaratan karena anak dibawah umur jadi ya seharusnya KPAI mengawasi tindak pidana keterlibatan anak dibawah umur tersebut ibaratnya anak-anak bermasalah dalam hukum tetapi dengan adanya persoalan dari Pak Rohadi mencakup masalah anak umur 12 tahun digunakan untuk praperadilan mungkin akan menambah dalam SOP nya di KPAI sebagai pengawasan kan tujuannya seperti itu.

Maka kami sebagai kuasa hukum pak Rohadi pertama saat ini adalah sedang melakukan langkah awal mungkin melacak dan mencari dalang atau otak pelakunya, siapa yang memaksa anak dibawah umur ini menjadikan sebagai objek untuk mengajukan praperadilan atas nama bapaknya,

“Kami akan terus telusuri siapa otak atau dalang pelakunya sampai ketemu, nah kalau memang sudah melanggar pidana yang pastinya kita akan pidanakan. Bila perlu kita bisa bekerja sama dengan KPAI untuk mengawasnya dan tentunya kita mencari kebenaran disini.” Jelasnya

Sementara itu Pimpinan Advocates And Legal Consultants AMN & Partners, Ade
Muhamad Nur, SH, MH sebagai kuasa hukum terdakwa Rohadi mengatakan bahwa kami hanya ingin mengetahui siapa dalang intelektualnya dan bagaimana kedudukan anak dibawah umur 12 tahun digunakan sebagai alat untuk mengajukan praperadilan bagi bapaknya sedangkan bapaknya tidak mengetahui anaknya yang masih dibawah umur 12 tahun yang memiliki penyakit Down Syndrome itu untuk bicaranya saja tidak bisa bagaimana mengajukan praperadilan? Jadi tidak mungkin, wajar praperadilan tersebut ditolak.

“Nah tentunya jelas saja masih ditolak praperadilan tersebut, karena anak dibawah umur, nah yang saya pertanyakan sekarang siapa dalang intelektualnya ? jadi yang jelas tentunya kami akan tuntut itu dalang intelektualnya,”ungkap Ade
Muhamad Nur, SH, MH

Menurutnya memang kami juga sangat kecewa dan menyayangkan selama berjalannya proses praperadilan yang melibatkan anak masih dibawah umur, dimana posisi KPAI ? Mengapa KPAI tidak bertindak malah seolah-olah diam saja, sedangkan untuk perkara Pak Rohadi itu sudah jelas sudah masuk ke media massa yang pada saat itu ramai jadi pembicaraan di masyarakat suasananya sangat mengharukan bagaimana Pak Rohadi ketika itu sedang memeluk anaknya pada saat mengajukan praperadilan tersebut pak Rohadi nangis banget sampai Pak Rohadi mengajukan pemberhentian pada praperadilan tersebut.

“Nah kita menyoroti kejadian seperti itu kita sebagai hamba-hamba hukum yang seharusnya lebih memahaminya, bukan berarti kita membela tingkah laku Pak Rohadi, tidak sekali lagi kami tidak ada niat untuk mencari-cari kesalahannya akan tetapi kami justru ingin mencari kebenaran dalam proses hukum, tentunya bagaimana hukum itu bisa berjalan dan bagaimana posisi anak yang masih dibawah umur 12 tahun tersebut agar tidak boleh diperalat,” pungkasnya. (Ichsan)