BMP Ancam JPU, Bila Kasus Ijazah Palsu Tidak Diproses Hukum

BMP Ancam JPU, Bila Kasus Ijazah Palsu Tidak Diproses Hukum

Posted by

Prosatu.com Jakarta – Ketua Barisan Merah Putih (BMP), Willem Frans Ansyanay, S.H berharap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembacaan tuntutan dipersidangan ke-16 kasus ijazah palsu yang akan digelar pada Senin (21/5/2018), terhadap terdakwa mantan Rektor Sekolah Tinggi Teologia Injil Arastamar (STT Setia) Matheus Mangentang, dan Direktur Pendidikan Ernawaty Simbolon dapat benar-benar memenuhi unsur rasa keadilan masyarakat.

Sehingga mendapatkan efek jera bagi siapapun yang ingin mencoba memanipulasi kembali terhadap Surat Ijazah sekolah.

“Kami sebagai pelapor mewakili para korban ingin ada keadilan yang dapat terjadi pada proses hukum seperti yang sudah berjalan selama ini,” ujar Willem, saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Selanjutnya, pihaknya juga menuntut JPU agar segera melakukan penahanan terhadap kedua terdakwa yang melakukan tindakan tidak terpuji. Sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan semestinya, terhadap para korban yang mengalami masa pembiaran dengan ijazah bodong selama 10 sampai 15 tahun tanpa digubris oleh terdakwa.

“Itu baru keadilan atas perbuatan pidana menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dan mengeluarkan ijazah, sehingga timbul korban yang begitu banyak,” tutur Willem.

Dengan demikian, para korban yang sebagian besar berasal dari Papua merasa puas terhadap langkah JPU yang melakukan penahanan. Namun bila JPU tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa, berarti sama saja membuat rasa sakit hati yang mendalam bagi masyarakat Papua.

“Rasa sakit hati orang Papua sederhana, karena saya sebagai Ketua Barisan Merah Putih yang sering berhadapan dengan masyarakat Papua yang merasa sakit hati pada negara ini, mereka ngomongnya sederhana ‘ya kalau tidak bisa urus kami, biarkan kami merdeka’. Nah telinga saya sakit mendengar yang begitu,” ucap Willem.

Willem menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pengawalan atas kasus tersebut, Hari tidak hanya sampai ke Jaksa Agung, lewat Jampidum, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi saja, tetapi juga ke Komisi III DPR RI dan Gubernur Papua.

“Gubernur Papua sendiri konsentrasi menganggap sangat rawan masalah ini, sehingga memonitor dan membangun komunikasi kemana-mana. Pengawalan kami juga ke Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi. Dan keadilan pertama yang kami dapati adalah digantinya Hakim Ketua, Antonius Simbolon. Jadi ini surprise buat kami dari pengadilan,” ujar Willem.

Willem mengancam, seandainya JPU bermain-main dengan keputusan tersebut, apalagi sampai melakukan blunder dengan tidak melakukan penahanan, terutama Kajari, KasiPidum dan JPU di Kejaksaan Tinggi, maka pihaknya akan menurunkan massa yang lebih besar.

“Seandainya tidak dilakukan penahanan, kami akan turunkan massa secara besar-besaran untuk mengatakan bahwa hukum di negara ini tidak bisa dipercaya,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>