BLT Covid-19 dari Dana Desa,  Politisi PKS : Kepala Desa Harus Objektif Data Penerima Bantuan

BLT Covid-19 dari Dana Desa, Politisi PKS : Kepala Desa Harus Objektif Data Penerima Bantuan

Prosatu.com Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba lubis meminta, kepala desa sebagai penanggung jawab program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di masa Covid-19 harus betul-betul objektif kepada penduduk miskin di desa.

“Kepala Desa harus objektif dalam mendata keluarga penerima BLT Covid 19, apalagi program BLT Covid 19 ini juga ada yang dari KEMENSOS RI, nilai uang yang diterima dan mekanisme pendataan nya juga hampir sama,” kata Iskan.

Iskan juga berpesan saat mendata masyarakat yang terkena dampak langsung covid-19 ini, harus dilakukan secara profesional.

“Saya harap semua harus benar-benar masyarakat yang terdampak covid-19, juga termasuk mereka yang dalam golongan orang miskin baru, orang yang kehilangan mata pencahariannya, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dikarenakan penerima bantuan ini juga diluar dari penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)”, tegasnya.

Untuk diketahui, Kasus wabah corona di Indonesia terus meningkat, Data per tanggal 24 April 2020, Kasus Positif Corona diIndonesia sudah menyentuh Angka 8.211 orang, dimana diantaranya 1.002 orang dinyatakan sembuh, dan 689 Orang meninggal dunia.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini telah siap memberikan stimulus 405,1 T dalam penangangan wabah serta bertujuan memutus rantai penyebaran virus corona untuk dapat membantu dan menjamin hak hidup bagi warganya.

Selain itu berbagai cara dilakukan pemerintah, Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa., adapun mekanisme penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai setiap bulan, atau ditranfer ke rekening.

Jangka waktu masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga. Monitoring dan evaluasi skema BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

“Dalam pendataan, saya minta untuk tidak mengedepankan kedekatan emosional seperti keluarga, teman dekat, tetangga dan sebagainya. Saya tidak mau itu terjadi, penilaian harus objektif agar bantuan yang diberikan tepat sasaran” tutup iskan.