ACTA Tolak Kriminalisasi dan Intimidasi Terhadap Kaos Serta Atribut #2019GantiPresiden

ACTA Tolak Kriminalisasi dan Intimidasi Terhadap Kaos Serta Atribut #2019GantiPresiden

Posted by

Prosatu.com Jakarta – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menolak, adanya dugaan upaya kriminalisasi dan intimidasi Pemakaian kaos dan atribut #2019GantiPresiden.

Wakil Srikandi ACTA, Nurhayati memandang, pemerintah itu terlalu berlebihan dalam menanggapi menjamurnya kaos dengan hasteg #2019 Ganti Presiden, padahal hal tersebut dilindungi Undang-Undang (UU) kebebasan berpendapat.

“Kami menolak keras apabila terjadi kriminalisasi dan intimidasi pemakai kaos dan stringy #2019GantiPresiden. Jelas kami dari pihak ACTA akan melakukan pendampingan serta upaya perlindungan hukum terhadap orang yang memakai kaos #2019GantiPresiden,” tegas Nurhayati di Jakarta, Selasa (8/5).

Kalau soal ganti Presiden menurut Nurhayati, paschal jelas akan Ada perhelatan menghadapi Pemilu pemilihan Presiden (Pilpres), terlepas apakah Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali atau memang ada kandidat lain yang memang mau menggantikan Jokowi.

“Ini negara demokrasi, kebebasan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berargumentasi itu dilindungi dengan Undang-Undang (UU). Ini adalah negara hukum,” jelas Nurhayati.

Jadi menurut Nurhayati, pihaknya sebagai pribadi memandang, apa yang ditakutkan oleh pemerintah dengan menjamurnya kaos yang berhastag #2019 GantiPresiden itu terlalu berlebihan, bila ada yang mensweeping, intimidasi dan kriminalisasi terhadap beberapa orang yang memakai kaos seperti itu, maka pihaknya akan menentangnya.

Nurhayati menjelaskan, Srikandi ACTA mendapat informasi adanya dugaan upaya kriminalisasi dan intimidasi pemakaian kaos dan atribut #2019GantiPresiden diantaranya, Pertama di Jakarta ada beberapa pihak yang melaporkan peristiwa perseteruan di CFD 29 April lalu ke kepolisian dengan menggunakan Pasal 335 Dan Pasal 170 KUHP.

“Pelaporan tersebut sangat dipaksakan karena kita tahu pada peristiwa CFD 29 April Sama sekali tidak ada ancaman, pemaksaan dan kekerasan,” tutur Nurhayati.

Sedangkan menurutnya, Pasal 335 KUHP batasannya amat sempit yakni pidana pemaksaan demean kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara Pasal 170 mensyaratkan perbuatan kekerasan yang menimbukan korban luka-luka atau hancurnya barang.

“Ada seseorang yang fotonya terkait peristiwa CFD 29 April mengadu kepada kami telah mendapatkan intimidasi lewat media sosial. lstri orang tersebut sebagai pelacur dan anak perempuan orang tersebut juga diteror,” ungkap Nurhayati.

Kedua, lanjut Nuryahati, seminggu setelah kasus CFD 29 April terjadi pelarangan pemakaian kaos #2019GantiPresiden di berbagai kota. Di Jakarta warga pemakai kaos #GantiPresiden dilarang masuk kawasan CFD dengan alasan Pergub 12 Tahun 2016 padahal kaos tersebut bukan atribut partai politik, tidak mendeskriditkan SARA dan tidak bersifat menghasut.

“Yang aneh pemakaian kaos sejuta KTP untuk Jokowi pada tanggal 22 April dibiarkan saja. Pelarangan pemakaian kaos serupa juga terjadi di Makasar, Medan dan Bandarlampung,” terang Nurhayati.

Patut diduga upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap pemakaian kaos #2019GantiPresiden ini dilakukan secara sistematis atau terencana. Peristiwa 29 April terkesan didesain untuk dijadikan alasan pelarangan pemakaian kaos di seluruh Indonesia.

“Kepada penegak hukum kami serukan untuk bisa bersikap netral dalam politik, tidak menjadi alat kekuasaan Serta membatasi diri hanya bertindak berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>